EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

MARIA ARUMSARI K, Dr. Hardo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

ABSTRAK Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik oleh pemerintah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk semester I dan II tahun 2015, dapat dilihat bahwa akun yang sering menjadi pengecualian BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2014 yaitu akun aset tetap dan aset lainnya. Temuan terkait dengan aset tetap, khususnya penatausahaan aset tetap yang kurang memadai juga selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Sumba Barat Daya, mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam penatausahaan aset tetap, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kriteria penatausahaan aset tetap pada level pengguna barang dan level pembantu pengelola di Kabupaten Sumba Barat Daya belum mencapai 100%. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam penatausahaan aset tetap di Kabupaten Sumba Barat Daya ialah sumber daya manusia (SDM), komitmen, koordinasi, aplikasi yang belum terintegrasi, kompensasi dan sanksi, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum memadai. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada ialah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola barang, peningkatan komitmen pengelola barang, peningkatan koordinasi antara pengelola barang daerah, penyediaan fasilitas yang memadai bagi penyimpan barang, perbaikan dalam proses pengelolaan aset, dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan aset di dinas.

ABSTRACT Government financial statements are a form of responsibility for the use of public funds by the government. In the summary of the audit results of State Audit Board (BPK) for the first and second semester of 2015, it can be seen that the accounts that are often become an exception by BPK in the audit of Regional Government Financial Report (LKPD) in 2014 is the fixed asset and other assets accounts. Findings related to the fixed assets, especially fixed assets administration that is inadequate have also always been BPK finding in LKPD audit of Southwest Sumba District Government from year to year. Therefore, this study aimed to evaluate the implementation of fixed assets administration in Southwest Sumba District, examined the factors that case problems in fixed assets administration, and efforts made to overcome the existing problems. This research used qualitative approach with case study method. The research results shows that at the level of criteria fulfillment of fixed assets administration at the assets user level and assistant manager level in Southwest Sumba District has not yet reached 100%. Factors causing the problems in fixed assets administration in Southwest Sumba District are human resource (HR), commitment, coordination, unintegrated application, compensation and sanction, inadequate facilities and infrastructure, and inadequate management of regional asset (BMD). Furthermore, efforts to solve the existing problems are improving the quality and quantity of HR of assets manager, increasing the commitment of assets manager, increasing the coordination between regional assets manager, adequate provision of facilities for assets keeper, improving assets administration, and increasing the supervision on assets management in the department.

Kata Kunci : : laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi, penatausahaan, aset tetap, pemerintah daerah/ regional government financial report, evaluation, administration, fixed asset, regional government.