IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH SECOND OPINION PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO SULAWESI SELATAN

ACHMAD YASIR, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt.,MBA.,M.Kes

2017 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang dimulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, yang pelaksanaanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit, dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna, rumah sakit harus menghormati dan memenuhi hak hak pasien, salah satu hak pasien di rumah sakit menurut Pasal 32 huruf (h) Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah Setiap pasien mempunyai hak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pasien jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh second opinion di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. data primer diperoleh dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo dengan menetapkan standar prosedur operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor UK.01.06/I/423/2016 Tentang Hak Pasien dan Keluarga untuk berkonsultasi tentang masalah penyakit dari pasien kepada dokter lain yang merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan Surat Keputusan Direktur Nomor HK.02.04/IV/8850/2015 tentang standar prosedur operasional Menangani Keluhan/Pegaduan Pelanggan, SPO tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum refresif. Pelaksanaan hak memperoleh second opinion di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo belum dapat dilaksanakan dengam maksimal, hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi BPJS kesehatan yang dapat mengakomodasi hak pasien untuk memperoleh second opinion

National health insurance is a government program that is started since January 1st, 2014, in which the implementation is held by BPJS Kesehatan, to create hospital perfect service must respect and fill the patient rights, one of patient rights in the hospital according to Article 32 letter (h) Constitution Number 44 Year 2009 About Hospital, is each patient has right to request consultation about suffered-disease to another doctor, this research aims to understand and elaborate the law protection form to the patient of National Health Insurance, participant to obtain the second opinion in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, South Sulawesi. This research is empirical juridical research. The research material consists of the primary and secondary data. Primary Data are gained from research subject, whilst secondary data are obtained from document study, this research is analyzed with the qualitative method and explained descriptively. The research result is attained that the law protection design is given by RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo with determining the operational procedure standard of patient right poured forth in the Director SK Number UK.01.06/I/423/2016 About The Patient Right and Family to consult about disease matter from patient to another doctor is a law protection form preventively which the accusation service and sigh from patient poured forth the Director SK Number HK.02.04/IV/8850/2015 related to the operational procedure standard (SPO) Handling Sigh/Accusation Customer, that SPO is a repressive law protection form. Right implementation obtains the second opinion in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo is not well-implemented maximumly, it is caused by no BPJS Kesehatan regulation accommodating patient right to gain the second opinion.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Second Opinion, JKN,Law Protection, Patient Right, Second Opinion, National Health Insurance