Laporkan Masalah

Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang dan Belanja Modal (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul)

BANGUN HERMANTO, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Ketentuan pengelolaan keuangan daerah mengatur tentang ketaatan pelaksanaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara pemerintah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Bendahara berdasarkan ketentuan perpajakan merupakan wajib pungut pajak pusat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak secara nasional pada tahun 2015 hanya sebesar 60%. Kepatuhan formal berupa penyampaian laporan SPT Masa oleh bendahara pemerintah di Kabupaten Gunungkidul juga masih sangat rendah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul khususnya yang mengelola belanja barang jasa dan belanja modal terbesar di Kabupaten Gunungkidul belum patuh terhadap kewajiban perpajakan. Data laporan SPT Masa Dinas PU pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan tingkat kepatuhan formal Bendahara Dinas PU masih sangat rendah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Dinas PU secara menyeluruh dan menganalisis penyebab ketidakpatuhan perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kulitatif dan pendekatan studi kasus. Analisis yang dilakukan terdiri dari dua tahapan yaitu pertama menilai tingkat kepatuhan perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menemukan bahwa Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul belum patuh dalam pelaksanaan ketentuan pelaporan DTH/RTH, pelaporan SPT Masa, ketentuan SSP/biling, ketentuan pemberian bukti potong kepada rekanan, ketentuan jenis dan tarif pajak, dan ketentuan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan. Tahap kedua dilanjutkan dengan analisis penyebab ketidakpatuhan perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul. Secara umum hal yang menyebabkan belum patuhnya Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul ialah kurangnya motivasi dan tekanan di sisi bendahara dan KPP Pratama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.

The provisions of local financial management regulate the compliance of the implementation of local finance against the applicable legislation. Government treasurer is an important part in the implementation of financial management. The treasurer, under the provisions of taxation, is a VAT Taxable Person that has rights and obligations as a taxpayer. The implementation of government treasurer tax liability shows the level of compliance of the government treasurer against the provisions of taxation. The Directorate General of Taxation states that the level of national tax compliance by 2015 is only 60%. Formal compliance in the form of submission of Periodic Tax Return by the government treasurer in Gunungkidul Regency is also still very low. The Office of Public Works of Gunungkidul Regency, particularly which manages the largest capital expenditure in Gunungkidul Regency, has not complied with the tax liability. Periodic tax return data of the Office of Public Works in 2014 and 2015 indicate that the level of formal compliance of Public Works Treasurer is still very low. This study aims to analyze the tax implementation of Public Works Treasurer as a whole and analyze the causes of tax non-compliance of Public Works Treasurer in Gunungkidul. This study was done using qualitative research method and case study approach. The analysis consisted of two stages, firstly assessing the tax compliance level of the Public Works Treasurer in Gunungkidul Regency. This study found that the Public Works Treasurer in Gunungkidul Regency has not complied with the provisions of the implementation of Daily Transaction Recapitulation reporting, periodic Tax Return reporting, Tax Payment Slip/billing, withholding tax slip to the counterparts, tax types and tariffs, and the implementation of cuts and collection. The second phase was continued with the analysis of the causes of tax non-compliance of Public Works Treasurer in Gunungkidul Regency. In general, thing that causes the non-compliance of Public Works Treasurer in Gunungkidul Regency is the lack of motivation and pressure on the treasurer and KPP Pratama in the implementation of the tax liability.

Kata Kunci : : Belanja barang, belanja modal, kepatuhan pajak, bendahara, motivasi, tekanan, goods expenditure, capital expenditure, tax compliance, treasurer, motivation, pressure

  1. S2-2017-386986-abstract.pdf  
  2. S2-2017-386986-bibliography.pdf  
  3. S2-2017-386986-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2017-386986-title.pdf