AKIBAT HUKUM TRANSAKSI SAHAM PERSEROAN TERBATAS ATAS NAMA PRIBADI YANG TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PASANGAN

FX. HANNI IRAWAN, Sulistiowati

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Transaksi saham bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Meskipun begitu, penulis masih kerap kali menemukan adanya perbedaan persyaratan jual beli saham diantara praktisi hukum. Sebagian notaris yang Penulis temui mensyaratkan adanya persetujuan pasangan untuk jual beli saham milik pribadi namun notaris lainnya tidak mensyaratkan perlunya persetujuan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap saham Perseroan atas nama Pribadi merupakan harta bersama dalam perkawinan dan akibat hukum yang timbul atas transaksi saham Perseroan yang tidak mendapatkan persetujuan pasangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi praktisi hukum dan akademisi dalam pelaksanaan jual beli saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang membutuhkan baik data sekunder maupun data primer. Berdasarkan metode penelitian yang dipilih, penulis memulai dengan mengkaji ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto yaitu penjualan saham yang termasuk harta bersama dan dilakukan tanpa persetujuan pasangan dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuesioner kepada responden. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, transaksi saham yang merupakan bagian dari harta bersama wajib disetujui oleh pasangan, sedangkan untuk saham- saham yang bukan bagian dari harta bersama, maka setiap orang memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. Kedua, akibat hukum dari transaksi saham yang merupakan bagian dari harta bersama yang tidak mendapatkan persetujuan pasangan adalah batal demi hukum, namun apabila saham yang ditransaksikan tersebut merupakan bagian harta pribadi atau harta bawaan, maka atas transaksi tersebut pemilik saham memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai sahamnya masing-masing.

Transaction of shares is a very common thing in Indonesia today. However, the author usually found a difference in interpretation of share trading requirement among the legal practitioners. Some notary-who the author has met-required the approval from the spouse for sale and purchase of personal shares, but other notary did not. This research aims to determine whether any shares on behalf of individuals are joint assets and the legal consequences arising from the shares transaction that are not approved by the spouse. The results of this study are expected to provide a reference for legal practitioners and academics in the execution of the shares transaction in Indonesia. This study uses empirical research methods of normative law that requires both secondary data and primary data. Based on the research method chosen, the authors begin by reviewing written positive law enacted in law in concreto event that the sale of shares included joint assets and carried out without the consent of the spouse and then proceed with the collection of primary data through interviews and questionnaires to respondents. Data collection and processing is done qualitatively and then all the data were analyzed using a qualitative approach to the search for truth qualitative. The results showed that First, the share transaction which was a part of community property should be approved by or required the spouse's approval, on the other hand, regarding share that were not the part of the community property, then the owner (husband or wife) has the full right to take legal actions concerning their respective properties. Second, the legal consequences of the share transactions which was a part of community property done without the spouse's approval would make the transaction null and void, however, if the shares traded belonged to personal or separate property, and then such transaction did not require the spouse's approval since the owner of the share has the full right to take legal actions regarding his/ her shares.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Transaksi Saham, Perjanjian Jual Beli, Harta Bersama, Persetujuan Pasangan.