Laporkan Masalah

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ARIEN SETYADI, Dr. Ir. Dewanti, M.S.

2017 | Tesis | S2 Sistem dan Teknik Transportasi

Sasaran pembangunan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2025, membutuhkan dukungan Sistem Prasarana Wilayah salah satunya adalah sistem transportasi terintegrasi. Namun demikian masih ditemui : (i). Rendahnya tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi inter dan antar moda; (ii). Minimnya titik interkoneksi/simpul transportasi yang terencana; (iii). Belum ada lembaga yang sepenuhnya mengkoordinasikan antar satuan organisasi perangkat Pemda DIY dalam pengelolaan sistem transportasi terintegrasi. Untuk itu diperlukan penelitian untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan sistem transportasi yang dilakukan Pemda DIY, serta memberikan usulan mekanisme penyelenggaraan dan lembaga pengelola transportasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemda DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskripsi analitik untuk menganalisis data legal formal peraturan perundangan daerah serta tugas pokok dan fungsi instansi di dalam Pemda DIY yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait sistem transportasi. Studi literatur digunakan untuk merumuskan program pemerintah dalam pengelolaan sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan, selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap peraturan perundangan daerah dan organisasi perangkat daerah Pemda DIY, melalui analisis deskripsi dan wawancara mendalam dengan pemangku instansi Pemda DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda DIY sebagai sebuah organisasi mampu melaksanakan pengelolaan sistem transportasi terintegrasi melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang : (i). Pekerjaan umum dan penataan ruang; (ii). Perhubungan; (iii). Lingkungan hidup; (iv). Penanaman modal; serta (v). Pariwisata, yang dilaksanakan oleh sembilan instansi sesuai tupoksi dan kewenangannya yang saling melengkapi secara parsial. Ditemu-kenali pula kendala : (i). Ketidak-sinambungan antar peraturan perundangan; (ii). Rentang koordinasi yang panjang; serta (iii). Keterbatasan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya hasil penelitian memberikan usulan alternatif mekanisme penyelenggaraan dan lembaga pengelola transportasi yang dapat dilaksanakan Pemda DIY, dengan tahapan : (i). Optimalisai peran instansi; dan (ii). Pembentukan unit kerja / lembaga pengelola baru sesuai dengan kebutuhan proses pembentukannya dan kondisi kapasitas daya dukung transportasi yang aktual.

The development goals of Yogyakarta Special Region (DIY) as a center for education, culture and tourism destination at regional Southeast Asia in the Year of 2025, requires support of regional infrastructure system which one of them is integrated transportation system. However, still found : (i). Low of integration level on service and infrastructure transportation network; (ii). Lack of planned transportation interconnection; (iii). No institution that fully coordinate the organizational units of the DIY's government. Therefore required research that can explain the condition of integrated transportation system management which is conducted by DIY's government, and give description of organizing mechanism and transportation management institution that can be implemented by DIY's government. This research is a policy research with uses qualitative research method and analytic description approach to analyze the local regulation and function of DIY's government institution in order to carry out regional governance's sector in transportation system. Literature study uses to formulate governance's programs in order to manage sustainable and integrated transportation system. Those are use as evaluation to local regulation and DIY's government institution, through description analysis and indepth interview with stakeholders in DIY's government. The result shows that DIY's government as an organization is able to carry out the integrated transportation system management through the implementation of regional government sectors in the field : (i). Public works and spatial arrangement; (ii). Transportation; (iii). Environment; (iv). Capital investment; and (v). Tourism, which are implemented by nine institutions in accordance with their function and authority partially complement each other. It also found constraint: (i). Inconsistency on regional regulations; (ii). Long coordination range; and (iii). Limited authority under Law 23/2014 on Regional Government. In order to accommodate these constraints and limitations, the results of the study provide alternative proposals for implementing mechanisms and transportation management institutions implemented by DIY's Government , with the following phases: (i). Optimizing the institutions role; and (ii). Establishment of units or new management institutions in accordance with the needs of the formation process and conditions of actual carrying capacity of transportation.

Kata Kunci : Keterpaduan Regulasi, Koordinasi, Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah.

  1. S2-2017-389157-abstract.pdf  
  2. S2-2017-389157-bibliography.pdf  
  3. S2-2017-389157-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2017-389157-title.pdf