Laporkan Masalah

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

KHAIZUL HANUM MUMTAZAH, Sutanto

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pelaksanaan mediasi dalam praktik penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Temanggung, baik dari proses dimulai sampai berakhirnya mediasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, serta melihat apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kemajuan bagi proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Temanggung. Adapaun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian dengan memadukan antara data sekunder dengan melakukan studi pustaka, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan melakukan penelitian di lapangan berupa wawancara, data diperoleh langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Temanggung sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kecuali dalam hal menyatakan salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, alasan sah yang terdapat dalam pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberatkan pihak yang memiliki domisili diluar wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga atas dasar rasa kemanusiaan, mediator di Pengadilan Negeri Temanggung tidak menjatuhkan pernyataan tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negerti Temanggung adalah kurangnya jumlah hakim, terutama hakim yang memiliki sertifikasi mediator., faktor lain adalah hakim memiliki konflik batin dalam menjadi mediator. Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan mediasi adalah ruangan mediasi dan kaukus yang terpisah.

The purpose of this study is to ascertain the implementation of mediation in the practice of settlement of civil cases are held in the District Court of Temanggung, either from the start until the end of the mediation in accordance with the provisions of the PERMA Number 1 Year 2016 on the Implementation Procedures Mediation, and see whether PERMA Number 1 year 2016 provides for the advancement of the implementation process of Mediation in Temanggung District Court. The research method used is the method of normative-empirical legal research. Normative-empirical legal research is a study with a combination of secondary data to study literature, followed by primary data or data field by conducting field research in the form of interviews, the data obtained directly from the research subjects. The results showed that the implementation of mediation in the District Court in Temanggung is going according to the PERMA No. 1 of 2016, except in the case declared a party not acting in good faith in carrying out mediation, legitimate reasons contained in Article 6 PERMA No. 1 of 2016 burdensome to parties who have domicile outside Temanggung regency, so on the basis of humanity, the mediator in the Temanggung District Court did not impose a plea of not acting in good faith in carrying out mediation. Factors inhibiting the implementation of mediation in Temanggung Negerti Court is the lack of judges, especially judges certified mediator., Another factor is the judge has an inner conflict as a mediator. The factors that support the implementation of the mediation is a mediation room and separate caucuses (kaukus).

Kata Kunci : Mediasi, Pengadilan Negeri Temanggung, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

  1. S1-2017-345437-abstract.pdf  
  2. S1-2017-345437-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-345437-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-345437-title.pdf