REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM OLIGARKI PARTAI POLITIK

ENDANG SULASTRI, Prof.Dr. Ichlasul Amal, MA.; Dr. Kuskridho Ambardi, MA.

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Studi ini mengkaji tentang pengaruh oligarki politik dalam representasi perempuan. Ketika Undang-undang sudah menetapkan persyaratan keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30 % baik dalam kepengurusan partai politik maupun proses pencalonan, semestinya persoalan representasi perempuan akan selesai. Namun memperhatikan perkembangan demokrasi prosedural Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang sangat liberal menjadikan upaya mendorong representasi perempuan belum membuahkan hasil yang maksimal karena keterpilihan perempuan pada pemilu 20014 belum mencapai angka 30 % bahkan jauh menurun dari pemilu sebelumnya berada pada titik terendah yaitu 17,3 %. Partai politik yang memiliki fungsi representasi tentu memiliki tanggungjawab untuk itu. Namun di satu sisi, partai politik saat ini sudah dikuasai oleh oligark. Oleh karenanya dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kekuatan oligarki dalam proses kandidasi, kampanye dan perhitungan suara mempengaruhi dalam keterpilihan perempuan pada Pemilu 2014 dan seberapa besar kekuatan oligarki tersebut dalam pemenuhan ketentuan kuota perempuan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode pengambilan datanya berupa wawancara, dokumentasi dan focus grup discussion. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi Anne Philips serta teori oligarki dari Robert Michels, Jeffrey Winters. Dalam teorinya Anne Philips lebih menekankan pada political present (politik kehadiran) mendorong munculnya kebijakan kuota di beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk kasus Indonesia, kebijakan kuota yang digunakan adalah party quota, dimana tugas pemenuhan kuota ada pada partai politik. Penelitian ini menggunakan konsep oligarki partai politik yang dikemukakan oleh Robert Michels, dimana ketika kepemimpinan partai politik menjadi sebuah kebutuhan dan pemimpin menjadi profesional serta tidak dapat tergantikan disitulah muncul kekuatan oligark. Berbeda dengan Michels yang melihat oligark dalam partai politik adalah para birokrat dan profesional partai, maka Winters melihat bahwa oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Dalam penelitian ini konsep Winters menjadi konfirmatif terhadap perilaku elit dalam partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligark dari kedua partai yang menjadi obyek penelitian ini adalah aliansi antara pengurus partai di tingkat pusat yang merupakan birokrat parpol kawakan dan ekonom/pengusaha. Pada PDIP, dominasi birokrat kawakan partai lebih dominan disamping kekuasaan pengusaha, dan sebaliknya pada partai Gerindra, lebih dominan para pemilik modal disamping birokrat militernya. Dari data hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan affirmasi melalui kuota partai sebagai upaya mengurangi diskriminasi ternyata tidak cukup kuat karena kuota dilaksanakan oleh partai yang dikuasai oligark dan perempuan harus bersaing dalam demokrasi prosedural yang sangat liberalistik.

This study investigated the influence of the political oligarchy in the representation of women. When the legislation has set the terms of women's involvement in politics as much as 30% both in the management of political parties and the nomination process, the issue of women's representation wouldn't be problematic. But notice to the development of Indonesia procedural democracy through election administration which is too liberal made efforts to boost the representation of women has not generated maximally because the result of election 2014 showed that the woman whom elected has not reached 30% yet, even it tends to decrease at 17.3%. Political parties that having representation function certainly has the responsibility for it. But on the other hand, the political parties are now controlled by oligarch. Therefore, in this study the question is how the power of the oligarchy in the process of candidation, the campaign and the vote count in the election of women's influence in the 2014 election and how much power the oligarchy in the fulfillment of quotas for women? To answer these questions, this study uses descriptive study, with data retrieval methods such as interviews, documentation and focus group discussion. Theoretical framework used in this research is the theory of representations of Anne Philips and oligarchs theory of Robert Michels, Jeffrey Winters. In theory Anne Philips more emphasis on the political present (political presence) encourage the emergence of quota policies in some countries, including Indonesia. In the case of Indonesia, the policy of quotas used is party quotas, where quotas task fulfillment exist in political parties. This study uses the concept of a political party oligarchy proposed by Robert Michels, whereby when the leadership of a political party becomes a necessity and became leader prodfesional and can not be replaced and there he turned up the power oligarch. In contrast to Michels who viewed oligarch in a political party is a party of bureaucrats and professionals, Winters saw that the oligarchs are the actors who dominate and control a large concentration of material resources that could be used to maintain and increase personal wealth and exclusive position. Extreme inequality of wealth between citizens will always lead to political inequality is also extreme. Although Winters did not specifically discuss the oligarchs in the context of a political party, in this study the concept Winters be confirmatory of the behavior of the political elite in the Party. The results of study showed that those oligarchs of both parties who become the object of this study is an alliance between the party leaders at the national level is a seasoned political party bureaucrat and economist / entrepreneur. In PDIP, the dominance of veteran party bureaucrats more dominant power in addition to employers, and vice versa on the party Gerindra, the more dominant the owners of capital in addition to its military bureaucrats. From this study concluded that the policy of affirmation through party quotas as an effort to reduce the discrimination was not too strong enough because the quota held by the party-controlled oligarch and women should compete in a very liberal procedural democracy. Application of reserve seat system should be considered to avoid finesse oligarchs through its kinship oligarchs which is done as effort to fulfill the quota of women.

Kata Kunci : oligarki partai, keterwakilan perempuan, demokrasi, representation, oligarchy