Laporkan Masalah

Kajian Implementasi Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

ADITYAS RACHMAWATI P, Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip integrated coastal management di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan faktor apa saja yang menjadi daya dorong dan daya hambat implementasi ICM Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan peraturan di Indonesia, serta upaya optimalisasi dalam mengatasi ketidaksesuaian implementasi ICM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif dan metode deskriptif. Diambil kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum terdapat pengaturan tentang kewenangan provinsi untuk pengelolaan pesisir dari titik 0-12 mil maupun pembuatan Rencana Pengelolaan dan Aksi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RPZWP3K dan RAZWP3K oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor daya dorong ialah keunikan wilayah dan partisipasi masyarakat dan yang menjadi daya hambat implementasi integrated coastal management di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan peraturan di Indonesia ialah adanya faktor perubahan paradigma masyarakat, legislasi, dan internal dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyelesaikan pembuatan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan membuat RPZWP3K dan RAZWP3K. Selain itu, pembentukan kelembagaan yang terdiri dari unsur pemerintah, dinas/badan/instan instansi terkait pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul, unsur masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

This writing analyzes the implementation of ICM principles at Kretek Subdistrict, Bantul Regency; the factors that boost and obstruct the ICM implementation within Indonesian Law; and the optimizing to overcome the obstractions of ICM implementation. This study was conducted using normative method. Secondary data are utilized for this research in qualitative and descriptive method. This concludes that ICM could not be well implemented due to provincial authority that has not been established by the government of Yogyakarta from 0-12 miles, as well as the RPZWP3K and RAZWP3K that have not been formulated. The factors that boost the implementation of this principle are the uniqueness of the territory of Kretek Subdistrict and the community participation. The factors that obstruct the implementation of this principle are the paradigm shift, legislacy, and the internal factors that happen on the government of Yogyakarta and the government of Bantul Regency. The results of this study are expected government of Yogyakarta immediately complete the legislation of the management of coastal areas and make RPZWP3K and RAZWP3K. In addition, the establishment of institutional representatives from the government, stakeholders which relevant to integrated coastal management in Yogyakarta and Bantul, elements of society, and universities.

Kata Kunci : Implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laut daerah Kecamatan Kretek

  1. S1-2017-348942-abstract.pdf  
  2. S1-2017-348942-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-348942-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-348942-title.pdf