Perubahan Kebijakan Penerimaan Warga Korea Utara yang Berpindah ke Korea Selatan

BAGYANI WIDI KURNIASARI, Suci Lestari Yuana, MIA

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Warga Korea Utara (Korut) yang berpindah ke Korea Selatan (Korsel) selama ini telah menjadi persoalan laten bagi pemerintah Korsel. Dalam jangka waktu satu decade, perkembangan luar biasa besar dari jumlah mereka telah menjadi dilema bagi pemerintah Korsel. Tidak hanya jumlah individual yang meresahkan, perubahan di bidang sosial-budaya dan aspek ekonomi dari gelombang baru warga Korut yang berpindah telah menjadi perhatian utama. Mayoritas dari mereka yang telah berpindah ke Korsel setelah Perang Dingin membawa serta cerita-cerita tragis mengenai ketidakberuntungan mereka yang mengakibatkan sebagian besar dari mereka tidak siap menghadapi kehidupan di Korsel yang keras, dinamis, dan kapitalis. Mereka sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah Korsel dan umumnya sangat mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Korsel, menghadapi diskriminasi dari segala arah di peradaban yang dingin seperti Korsel. Pemerintah Korsel telah mengadaptasi hukum-hukum dan berbagai program yang dikhususkan bagi warga Korut yang berpindah, guna membantu mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di Korsel. Menggunakan formulasi kebijakan untuk menganalisa, studi ini menganalisa bagaimana setiap pemimpin Korsel memperkenalkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru mereka sendiri untuk membentuk warga Korut yang berpindah ke Korsel sehingga menjadi cocok dengan masyarakat Korsel dan menjadi lebih mandiri. Skripsi ini akan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kebijakan baru, yang semakin lama menjadi semakin rumit dan semakin meluas setelah masing-masing mengalami modifikasi.

North Korean (NK) defectors has always been a latent issue for the South Korean (SK) government. In a matter of a decade, the imminent growth of defector's amount caught the SK's government off guard. Not only the overwhelming amount of the individual counts, but the change in socio-cultural and economical aspects of the new wave of defectors are also a primary concern. The majority of defectors that are getting themselves into the borderlands of SK after the Cold War brings along into SK their unfortunate stories of being impoverished and thus, most are not ready for the fast-paced life in the capitalist country that SK is. They are heavily dependent on the SK government's financial support and most are having an excruciating incapability to adapt to SK's society, facing discrimination left and right in such a cold society that is SK. The SK government has adopted some supporting laws and programs tailored to defectors especially, in order to help them with their adaptations to life in SK. Using a policy formulation principles, this study examines how each leader of SK brings in their own new policies to try to shape the defectors to fit SK's society and getting more independent. This thesis will examine the factors affecting each new policies, that are getting more and more complicated and growing in comprehensiveness after each modification.

Kata Kunci : Korea Utara, Korea Selatan, kebijakan, hukum, pemerintah, kemanusiaan, defector, North Korea, South Korea, policy,law, government, humanity