IMPLIKASI RUMUSAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMILIH PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP SIFAT INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

HANIF IBRAHIM MUMTAZ, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai upaya peningkatan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga lama yang sudah ada dianggap kurang optimal dalam memberantas korupsi. KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang KPK menentukan konfigurasi pemilihan Pimpinan KPK bersifat multi�aktor, yaitu dengan cara Presiden menunjuk panitia seleksi yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan seleksi terhadap calon Pimpinan KPK sejumlah 10 orang, kemudian DPR memilih 5 dari 10 orang tersebut untuk disahkan sebagai Pimpinan KPK. Independensi Pimpinan KPK mempengaruhi independensi kelembagaan KPK. Pengaturan tersebut memberikan rumusan kewenangan yang luas kepada DPR, yaitu memilih. Pada pemilihan pimpinan lembaga lain yang bersifat independen, seperti Komisi Yudisial, rumusan kewenangan DPR lebih terbatas, yaitu mengonfirmasi calon yang diajukan oleh panitia seleksi. Pertanyaan yang muncul, bagaimanakah dampak dari rumusan kewenangan yang luas tersebut terhadap sifat independen KPK, mengingat DPR merupakan cabang kekuasaan legislatif sekaligus lembaga politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa DPR menurut undang-undang memang berwenang memilih Pimpinan KPK. Namun, rumusan kewenangan ini tidak sejalan dengan perkembangan politik hukum pemilihan pimpinan lembaga negara yang bersifat independen yang cenderung mengurangi pengaruh lembaga politik. Rumusan kewenangan ini berimplikasi pada tercederainya konsep independensi pada KPK karena pengaruh politik dari DPR dalam proses pemilihan Pimpinan KPK terlalu besar.

The Corruption Eradication Commission (KPK) appears as an effort to increase the effectiveness and efficiency in combating corruption in Indonesia based on Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. Existing institutions was considered less than optimal in combating corruption. In performing its duties, KPK should be independent and free from undue influence. The law designed the configuration of the selection of KPK Commissioners a multi-actor. The President appoint a selection committee consisting of representatives of the public and the government to select 10 commissioner candidates, then the House of Representatives (DPR) choose 5 of the 10, and then inaugurated by The President as KPK Commissioners. The independence of the commissioners affect the institutional independence of the Commission. DPR hold such a broad authority formulation in the selection process, i.e. choosing. In the leadership election of other independent institutions, such as the Judicial Commission (KY), the DPR authority formulation is more limited, which is to confirm candidates nominated by the selection committee. The question arises, how is the effects of the formulation of the broad discretion towards the independent nature of the Commission, in view of the DPR is both legislative power branch and also a political institution. This study shows that DPR, by law, is authorized to choose the KPK Commissioners. However, the formulation of this authority is not in line with the development of legal policy in independent state agency leadership election that tends to reduce the influence of political institutions. The formulation of this authority has implications for the independence of KPK. The independence is reduced because the political influence of the DPR in the selection process is too big.

Kata Kunci : independensi, Dewan Perwakilan Rakyat, seleksi, Komisi Pemberantasan Korupsi, independence, the House of Representatives of Indonesia, selection process, the Corruption Eradication Commission