Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

SURYA ATMAJA, Triyanto Suharsono, S.H

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran obat keras di Kota Yogyakarta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan responden terkait objek masalah yang diteliti, untuk memperoleh data primer. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Yogyakarta. Hal ini terlihat masih adanya Apotek yang mengedarkan obat keras tanpa adanya resep dari dokter. Serta belum optimalnya pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan peredaran obat keras di Kota Yogyakarta yaitu kurangnya Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Yogyakarta. sehingga masih banyak Apotek yang belum dilakukan pemantauan langsung. Serta perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait bahaya dari penyalahgunaan obat keras.

This study aimed to analyze the problems related to the implementation of the supervision of the circulation of hard drugs in the city of Yogyakarta by the Food and Drug Administration. Methods of research in this legal writing is a combination of empirical and normative legal research. Empiricial legal research done by coming directly to the site of research to do an interview to informant and respondent objects related problem under study, to obtain primary data. Normative legal research conducted by the literature study related to the object under study, to obtain the secondary data. The results of this study indicate that not maximal supervision conducted by food and drug regulatory agency the city of Yogyakarta. This looks still the pharmacies that distribute prescription drugs without a prescription. As well as nonoptimal execution of the factors that influence the distribution of hard drugs Supervision in the city of Yogyakarta, namely the lack of human resources owned by food and drug regulatory agency the city of Yogyakarta. so there are many pharmacies that have not done direct monitoring. As well as the need to hold socialization to the public related to the dangers of misuse of hard drugs.

Kata Kunci : pengawasan pemerintah, peredaran obat keras / government supervision, distribution of prescription drugs