Laporkan Masalah

IMPLIKASI PROSES CONSTITUTIVE LOCALIZATION DALAM KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA

AHMAD RIJENSA AKBAR, Dr. Maharani Hapsari, MA

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Intisari Penelitian ini akan menjelaskan proses interaksi norma yang terjadi dalam pembuatan kebijakan pangan. Melalui kerangka constitutive localization, penulis melihat adanya pengaruh dari proses difusi norma internasional terhadap pembuatan kebijakan pangan di Indonesia. Proses difusi norma ini terjadi dalam dua masa pemerintahan: masa Pemerintahan Soeharto (orde baru) dan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa Orde Baru, proses difusi norma ditandai dengan keterlibatan agen-agen norma ketahanan pangan, seperti Bank Dunia, WTO, dan FAO. Kondisi ini menghasilkan kebijakan pangan yang berorientasi pada pasar bebas dan konsumen perkotaan, berupa pembukaan pasar bahan pangan demi mencukupi stok pangan bagi masyarakat perkotaan. Pada proses difusi norma kedua, Presiden Jokowi berusaha mengubah orientasi kebijakan pangan dengan menyesuaikan norma ketahanan pangan dan norma kedaulatan pangan dalam kebijakan pangannya. Ini menghasilkan kebijakan pangan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, pembatasan impor, dan industrialisasi sektor-sektor pertanian, seperti benih dan pupuk.

Abstract This paper aims to explain the norm interaction process in Indonesia food policy. Through constitutive localization theory, the authors look at the influence of the diffusion process of international norms in the making food policy in Indonesia. This norm diffusion process occurs in two administrations: the Soeharto government (New Order) and the administration of President Jokowi. During the New Order, the norm diffusion process characterized by the involvement of international agents that support of food security norms, such as the World Bank, WTO, and FAO. This condition produces food policy-oriented free market and urban consumers, in the form of opening the domestic market for the sake of food supply for urban consumer. In the second norm diffusion process, President Jokowi trying to change the orientation of food policy by adjusting the norms of food security and food sovereignty norms in its food policy. It produces food policy that is oriented towards increasing productivity, import restrictions, and the industrialization of agricultural sectors, such as seeds and fertilizers.

Kata Kunci : Keyword: Food Policy, Constitutive Localization, Norm Diffusion, Food Security, Food Sovereignty

  1. S1-2017-337053-abstract.pdf  
  2. S1-2017-337053-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-337053-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-337053-title.pdf