EVALUASI KESIAPAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL

RIDHO FURQAN BAKAS A, Dr.Eng Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc.

2016 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 maka daerah otonom diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). UU tersebut mengamanatkan peralihan kewenangan pengelolaan pajak bumi bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah selambat-lambatnya per 31 Desember 2013. Akan tetapi diperkirakan masih banyak persoalan yang dihadapi salah satunya terkait dengan pengelolaan data geospasial PBB-P2. Upaya untuk mendukung pengelolaan data geospasial PBB-P2 adalah dengan mengembangkan infrastruktur data spasial (IDS) untuk pengelolaan PBB-P2. Dalam mengembangkan IDS diperlukan informasi terkait kesiapan IDS PBB-P2 serta kendala yang dihadapi dalam mengembangkan IDS untuk PBB-P2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan IDS menurut aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi geospasial. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan IDS untuk mengelola PBB-P2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dalam melakukan analisis. Data diperoleh menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner dikirim ke seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia sejumlah 514 kuesioner. Wawancara dilakukan pada empat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendalami informasi mengenai IDS untuk pengelolaan PBB. Kuesioner yang kembali sebanyak 69 kuesioner dilakukan rekapitulasi sehingga dapat diketahui kesiapan IDS untuk pengelolaan PBB-P2 di kabupaten dan kota. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan IDS untuk pengelolaan PBB-P2 menurut aspek sumber daya manusia sebagian besar tidak siap, hanya terdapat empat pemerintah daerah yang memiliki tingkat kesiapan siap. Sedangkan kesiapan IDS untuk pengelolaan PBB-P2 menurut aspek teknologi informasi geospasial sebagian besar sudah siap, hanya tiga pemerintah daerah yang memiliki tingkat kesiapan tidak siap. Dalam mengelola PBB-P2 pemerintah daerah masih menemukan beberapa kendala seperti tidak adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan data geospasial PBB-P2 dan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) yang diberikan Direktorat Jendral Pajak sukar dilakukan pengembangan dan terdapat fitur-fitur yang tidak dapat digunakan.

With the passage of act No. 28 of 2009, the local government was given full authority to manage the land and building tax. The act mandates the transitional land and bulding tax management authority from central government to local government not later than December 31, 2013. However, it is estimated there still many problems faced one of which related to management of geospastial data of land and building tax. Effort to support the management of geospatial data to land and building tax is to develop spatial data infrastructure (SDI) for the management of land and building tax. In developing of SDI, required information related SDI readiness for land and building tax and the problems faced in developing SDI for land and building tax. This research was conducted to determine the level of readiness of SDI for land and building tax according to human resources and geospatial information technology aspect. It is also to determine the constraint faced by the local government in developing SDI to manage land and building tax. The analysis method used in this research is descriptive qualitative. Research data was obtained using questionnaires and interviews. Five hundred fourteen questionnaires were sent to all local government in Indonesia.The interviews was conducted in four local government in the Province of Yogyakarta. The Interview conducted to explore more information about SDI for land and building tax. Sixty nine questionnaires which have been returned was conducted recapitulation that can be known SDI for land and building tax readiness. The result of this research concludes the SDI for land and building tax according to human resources aspect readiness was mostly not ready, there only for local governments were ready. While the SDI for land and building tax according to geospatial information techonology aspect mostly ready, there only three local goverments were not ready. In land and building tax management, local government still found some problem such as the lack of human resources who are competent in geospatial data management and the application of Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) are difficult to do development and there are features that cannot be used.

Kata Kunci : ids, kesiapan, pajak bumi bangunan