PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN PENGAJUAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ANIN JUWITANINGRUM, Aminoto

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan asas keadilan dalam putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; mengetahui alasan yang mendasari Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Otonomi Khusus Pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Cara pengumpulan data menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama, Putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011 telah memenuhi asas keadilan karena keadilan yang dimaksud adalah keadilan dari perpektif bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, alasan Kalimantan Timur mengajukan Otonomi Khusus adalah 1) Provinsi Kaltim adalah daerah yang kaya SDA dan berkontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional, tetapi perolehan dana perimbangannya kurang seimbang; 2) Posisi provinsi Kaltim adalah “Heart of Borneo” dan menjadi salah satu pendukung paru-paru dunia; 3) Sebagai wilayah perbatasan bersama Kaltara, pembangunan provinsi Kaltim kurang mendapat perhatian pemerintah pusat. Di Long Apari, ada banyak desa yang bahkan ingin pisah dari Indonesia melihat pembangunan di Malaysia yang lebih baik ketiga hal tersebut menjadi alasan Kalimantan Timur untuk mengajukan Otonomi Khusus.

This research aims to find out and analyze the fulfillment of the principle of justice in a verdict MK number 71/PUU-IX/2011 about testing law number 33 years 2004; knowing the reason behind east borneo province proposed autonomy special after the issuance verdict MK number 71/PUU-IX/2011. The type of the research is normative legal research. Types of data on in this research using secondary data. The techniques of collecting data use the type of the research literature sourced from law primary's materials, law secondary's materials and law tertiary's materials. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of research studies; First, Verdict MK number 71/ PUUIX/ 2011 have met the principles of justice because justice referred to are from the perspective of justice for all Indonesian people. Second, the reason east Borneo proposed special autonomy because 1) East Kalimantan province is rich in natural resources and contribute greatly to the national economy, but proceeds equivalents less balanced; 2) Position the East Borneo province is the "Heart of Borneo" and became one of supporting the world's lungs; 3) As a border region along Kaltara, construction of East Kalimantan province received less attention of the central government. In Long Apari, there are many villages that even want to split from Indonesia see development in Malaysia better is the reasons for east borneo to lodge special autonomy.

Kata Kunci : Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Bagi Hasil, Otonomi Khusus