Laporkan Masalah

Implementasi Kelembagaan Program Keluarga Harapan dalam Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin

A. NURURROCHMAN HIDAYATULLOH, Prof. Dr Susetiawan;Danang Arif Darmawan, S.Sos, M.Si

2016 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Penelitian Implementasi Kelembagaan PKH ini adalah untuk melihat sejauhmana peran unit pelaksana PKH di daerah dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Tugas, fungsi dan tanggungjawab yang melekat terhadap kinerja kelembagaan PKH menarik untuk diteliti karena inovasi bantuan langsung bersyarat memberikan gambaran realisasi program jaminan sosial berupa bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dan ibu hamil dan balita yang berada dalam tahap perkembangan. Keberadaan UPPKH sebagai pelaksana program menjadi organisasi yang secara birokrasi memberikan pelayanan sosial bagi penerima manfaat. UPPKH dikelola oleh dinas sosial dan pelaksana yang terstruktur dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan unit analisis yaitu unsur pelaksana PKH dan beberapa unsur individu yaitu tokoh masyarakat dan penerima bantuan atau KSM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dilapangan, wawancara dengan menggunakan interview guide dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPPKH sebagai unit pengelola telah dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pedoman yang telah ditetapkan dan mendapat kompensasi sehingga berhasil mendapatkan jangkauan perluasan program di seluruh kecamatan. UPPKH Kabupaten sebagai pelaksana dan pengelola teknis program menciptakan sistem kerja yang dapat menjadi proses belajar di tingkat nasional. UPPKH mampu menciptakan sinergitas kerja sehingga dapat menciptakan mekanisme kerja yang sesuai dengan birokrasi kerja yang efektif dan efisien. Kegiatan pendukung juga telah dilakukan guna menunjang keberhasilan program. Dari sisi KSM, tingkat kepatuhan dan komitmen terbukti menunjukkan keberhasilan program bagi keluarga miskin. Hal tersebut sebagai bentuk kerja keras UPPKH terutama pendamping yang dapat memberi motivasi dan advokasi sosial sehingga menjadi inti keberhasilan program. Meskipun di sadari bahwa sistem koordinasi pada level kecamatan masih perlu di kuatkan karena merupakan level operasional dalam implementasinya. Keberhasilan lain yaitu dengan adanya keterpaduan program melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dilakukan UPPKH Kabupaten. Dari sisi eksternal, menunjukkan bahwa UPPKH Kabupaten telah menjadi benchmarking dan praktek belajar lapangan bagi calon pendamping PKH dari beberapa daerah. Di satu sisi yang lain terkait dengan implementasi PKH di Kabupaten Bantul tentunya tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung dan penghambat. Selain dari hal tersebut juga menimbulkan dampak program terutama pada aspek sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Perlu diperkuat kembali sistem koordinasi di tingkat daerah agar tercipta sinergitas program dan data base keluarga miskin untuk memperkuat koordinasi antar SKPD terkait.

The research purpose of PKH Institutional Implementation is to see the role of implementation of PKH units at Districts in implementing social protection programs. The duties, functions and responsibilities of PKH institutional performance is interesting to be researched because the innovation of conditional direct aid illustrates the realization of social security programs in the form of educational assistance for school-age children and pregnant women as well as under five-years-old children. The existence of UPPKH as the program implementer becomes an organization that bureaucratically provides social services for the beneficiaries. UPPKH is managed by social services and implementer which is structured by job description and responsibilities. This research was carried out in Bantul by qualitative-descriptive approach with the analysis unit i.e. PKH implementer, community leaders and beneficiaries or KSM. The data was collected by field observations, interview and literature study as secondary data. The results indicated that UPPKH as the implementer has been able to carry out the duties, functions and responsibilities well according to the guidelines and got compensation to reach the expansion of the program in all districts. UPPKH District as implementer and technical program manager created a working system that could be a learning process at the national level. UPPKH was able to create a work synergy so that it could create the mechanism that was compatible with the work bureaucracy effectively and efficiently. Some supporting activities have also been carried out in order to support the success of the programs. In terms of KSM, the level of the compliance and commitment demonstrated the success of the program for poor families. It was a hard work of UPPKH especially the companion who could provide motivation and social advocacy to be the core of the success of the program. However the coordination system at the district level still needed to be strengthened as an operational level in the implementation. Another success was the program integration through social and economic empowerment carried out UPPKH District. On the external side, it indicated that UPPKH District has become benchmarking and field learning practice for the companion candidates of PKH from some areas. On the one hand, PKH implementation in Bantul was certainly related with enabling and inhibiting factors. It was also related with the impact of the program mainly on socio-economic aspects, health and education. The coordination at regional level needed to be strengthened in order to create program synergy and data base of poor families to strengthen coordination among related SKPD.

Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan Sosial, Kelembagaan UPPKH, Keluarga Miskin

  1. S2-2016-306076-abstract.pdf  
  2. S2-2016-306076-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-306076-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-306076-title.pdf