ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT)

LIBERATA MALIRMASELE, Mahfud Sholihin,M.Acc,Ph.D

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2006 s.d 2014 dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten MTB tahun 2006 s.d 2014 dan wawancara kepada pejabat yang berkompeten dalam penyusunan LKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta inspektorat. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten MTB tahun 2006 s.d 2014 masih rendah dengan rata-rata tingkat pengungkapan selama sembilan tahun sebesar 46.66%. Selain itu, terjadi variasi tingkat pengungkapan yang cukup jauh antara jenis laporan keuangan maupun setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten MTB tidak berbanding lurus dengan peningkatan opini yang diberikan oleh BPK.Tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 56.66% terjadi ketika LKPD Kabupaten MTB memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten MTB baik secara positif maupun negatif ialah adanya komitmen pimpinan tertinggi, peranan BPK, karakter kepala SKPD, pemahaman SDM yang masih kurang terkait penyusunan laporan keuangan secara umum maupun penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara khusus, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya, struktur organsasi yang kurang tepat, keterbatasan waktu dalam penyusunan LKPD, ketersediaan dan keakuratan data, serta tidak ada dorongan dari DPRD dan Inspektorat dalam penyajian informasi pada CaLK.

This study aims to analyze whether the mandatory disclosure of the Report on Local Government Finances (LKPD) of West Southeast Maluku (MTB) of 2006 to 2014 is in accordance with the Governmental Accounting Standards. It also aims to identify the factors that affect the disclosure level of the LKPD. The data used in this study were the Report of Audit Findings (LHP) of the LKPD in MTB District from 2006 to 2014 and interviews with the competent authorithies in the preparation of the LKPD, the Regional House of Representatives (DPRD), and the Inspectorates. The analysis shows that the disclosure level of the LKPD in MTB District of 2006 to 2014 was still poor with an average level of disclosure for nine years at 46.66%. There was a quite big gap of disclosure level variations between the types of financial reports and the Governmental Accounting Standards (PSAP). The disclosure level of the LKPD in MTB District was not directly proportional to the increase of opinion provided by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The highest disclosure, as much as 56.66%, occurred when the LKPD in MTB District obtained the Disclaimer Opinion (TMP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). This study also finds out factors affecting the disclosure level of the LKPD in MTB either positively or negatively. They are the commitment of the top leader, the role of the BPK, the characteristic of SKPD chairman, the lack of understanding from the human resources related to composing financial report in general and Notes on Government Financial Reports (CaLK) in particular, the placement of human resources which is not in accordance with their competence, inaccurate organizational structure, time constraints in preparing the LKPD, data availability fom DPRD and the Inspectorates regarding presentation of information on CaLK.

Kata Kunci : pengungkapan, SAP, LKPD/disclosure, SAP, LKPD