EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (Studi Kasus pada Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo)

NAZUFA HUNAIN AKMAL, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2016 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dilaksanakan sejak tahun 2015 atas dasar Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya di tahun pertama tentu saja masih terdapat potensi kekeliruan dan kerancuan dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual. Hal tersebut dapat terjadi mengingat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menyongsong akuntansi berbasis akrual pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti dalam hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK dijelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya pedoman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, kompetensi SDM yang belum memadai, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, infrastruktur dan sistem aplikasi yang belum sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang digunakan sebagai bahan evaluasi adalah transaksi konversi aset menjadi beban, belanja yang belum dibayar, perolehan aset yang belum dibayar, dan pendapatan yang belum diterima kasnya. Hasil evaluasi adalah berupa skor persentase, Kabupaten Gunungkidul memperoleh skor sebesar 26,67% sementara Kabupaten Kulon Progo memperoleh skor sebesar 50%.

The accrual basis of accounting has been implemented since 2015 based on Governement Regulation (PP) No.71 of 2010 about government accounting standards. In the first year of its implementation, errors and confusions are likely to occur in preparing accrual-based financial statements. This can be occured due to many problems while government setting up accrual basis of accounting in the previous years. The report of performance examination done by The Audit Board of The Republic Indonesia (BPK) is explained that its problems are lack of guidelines for preparing accrual-based financial statement, inadequate human resources, lack of training and socialization, and also use of infrastructure that is not accordance with application system. This study aimed to evaluate implementation of accrual accounting in local government of district Gunungkidul and Kulon Progo. Method used in this study is qualitative. Data are obtained through interview, observation, and documentation. Aspect used as evaluation are activities of converting assets to expense, accruing unpaid expenses, accruing unpaid assets, and accruing uncollected revenue. The results of evaluation stated that Gunungkidul is scored 26,67%, meanwhile Kulon Progo is scored 50%.

Kata Kunci : Akuntansi Akrual, Transaksi Akrual, Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual, Evaluasi Akuntansi Akrual, Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual / Accrual Accounting, Accrual Transaction, Management of Accrual Accounting, Evaluation of Accrual Account