Dualisme Spasial Berbasis Budaya Pasca Konflik Ramadhan Berdarah di Kota Ternate

M Rusydan Hi, Arby, Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D; Ir. Didik Kristadi, MLA.,M.Arch.UD

2016 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

INTISARI Perencanaan pembangunan di Indonesia, perlu memerlukan analisis sosial yang mendalam dan cermat. pertimbangan analisis pada aspek sosial dan aspek politik menjadi sebuah keharusan dalam menentukan arah dari perencanaan daerah-daerah di Indonesia. Kota Ternate dalam era sekarang ini, membutuhkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai analisis sosial, dan pemasalahan kebijakan dari Pemerintah Kota dan Kesultanan pasca konflik yang pernah terjadi Kota Ternate. Konflik yang pernah terjadi di Kota Ternate pada tahun 1999, menghadirkan berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan sosial, permasalahan kebijakan, hingga permasalahan tentang perbedaan spasial (kecamatan Ternate utara dan kecamatan Ternate selatan). Permasalahan ini hadir karena adanya ketersinggungan antara pihak pendatang dan pihak Kesultanan. Hingga sekarang ini, perencanaan pengembangan di setiap kecamatan masih terdapat penguasaan wilayah dan kebijakan dari penguasa yang dualistik (Pemerintah dan Kesultanan). Penemuan Penelitian, Dualisme Spasial Berbasis Budaya Pasca Konflik. Dalam pengertiannya ialah konflik sebagai keterbiasaan masyarakat dan menjadikan sebagai budaya baru bagi mereka, walaupun konflik tersebut hanya konflik antara kelurahan di Kota Ternate, tetapi konflik-konflik yang terjadi sekarang ini, dapat memberikan sebuah permasalahan baru tentang perencanaan pembangunan di Kota Ternate, karena adanya pengklaiman dan adanya kebijakan yang tidak sesuai. Dualisme spasial pasca konflik, terjadi karena adanya pemahaman masyarakat pasca konflik 1999 antara utara dan selatan, selain itu kebijakan antara kesultanan dan Pemerintah terhadap pengelolaan wilayah serta penguasaan wilayah atas dasar kewenangan dari dua penguasa tersebut, hingga sekarang ini.

ABSTRACT Development planning in Indonesia, should require profound social analysis and scrutiny. Consideration in the analysis of the social and political aspects become a necessity in determining the direction of the planning regions in Indonesia. Ternate City in today's era, requires a comprehensive development plan by considering a variety of social analysis, and pemasalahan policy of the City Government and the Sultanate of post- conflict ever Ternate city Conflicts that have occurred in the city of Ternate in 1999, present a variety of problems, ranging from social issues, policy issues, to issues of spatial differences (districts Ternate, Ternate northern and southern districts). This problem is present for their offense between the settlers and the Sultanate. Until now, planning the development in every district there is still a grasp of the area and the policy of the ruling dualistic ( and the Government of the Sultanate ). Research discovery, Dualism Spatial Culture-Based Post- Conflict. In a sense is a conflict as the familiarity of society and make a new culture for them , although the conflict is only a conflict between villages in Ternate, but the conflicts that occur today, can give you a new issue of development planning in the city of Ternate, for their claiming and policies that do not fit. Dualism spatial post-conflict occurred because of their understanding of the community after the 1999 conflict between north and south, on the other hand between the Sultanate and the government policy on the management of the area as well as mastery of the region on the basis of the authority of the two rulers, until now.

Kata Kunci : Dualisme Spasial Berbasis Budaya Pasca Konflik,Spatial Dualism Of Culture-Based Post-Conflict