Laporkan Masalah

Kontestasi Nilai Publicness dan Privateness di Kawasan Malioboro-Ahmad Yani

FADLURRAHMAN, Dr. Subando Agus Margono, M.Si

2016 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Perkembangan kawasan Malioboro-Ahmad Yani menjadi pusat berbagai macam aktifitas dari era 1970 sampai saat ini tidak luput dari kontribusi pemerintah maupun kelompok-kelompok perekonomian di kawasan tersebut. Berbagai macam fenomena dan permasalahan muncul kepermukaan selama proses perkembangan kawasan Malioboro-Ahmad Yani, salah satunya fenomena privatisasi. Fenomena privatisasi tersebut tergambar dari intervensi organisasi informal (kelompok ekonomi) dalam rangka pengelolaan kawasan Malioboro-Ahmad Yani. Dominannya peran kelompok-kelompok ekonomi dalam mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani dibanding pemerintah melahirkan dominasi perekonomian yang berdampak terhadap eksistensi nilai publicness. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pengelolaan publicness ditengah dominasi perekonomian di kawasan Malioboro-Ahmad Yani dengan berusaha mengungkap konflik antar lembaga (pemerintah dan kelompok ekonomi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan tipe studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada isu tertentu, yakni publicness. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, dinamika pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar. Munculnya kelompok ekonomi hingga berstatus legal menjadi titik dimana nilai publicness dipertaruhkan dalam ranah kontestasi antara aktor formal: pemerintah dan informal: kelompok ekonomi. Kedua: Eksistensi publicness dikelola pemerintah dengan dua cara: melalui aksi penggusuran terhadap keberadaan anggota kelompok ekonomi pada saat status mereka yang masih ilegal dan dengan cara negosiasi kepentingan. Ketiga: Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika pemerintah mendapatkan tekanan dari kelompok ekonomi terkait isu penggunaan lahan perdagangan. Keempat: publicness tereduksi ketika minimnya peran pemerintah dalam mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani hingga melahirkan peran aktif kelompok ekonomi. Reduksi tersebut ditinjau dari cakupan kepemilikan publik, akses, aktor dan dominasi kepentingan. Dan kelima: Derajat nilai publicness semakin meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Adapun yang disarankan dari studi ini yaitu pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness.

The development of Malioboro-Ahmad Yani area became the center of a wide range of activities from 1970 until the current is the result of contributions between the Government and the economy groups. A wide range of phenomena and problems surfacing during the developmental process of Malioboro-Ahmad Yani area, one of them is the phenomenon of privatization. The phenomenon of privatization became the dominant picture of the economic group interventionin dominating the management of Malioboro-Ahmad Yani area than the Government that affect the existence value of publicness. This study aims to describe the dynamics of management of publicness in the middle of the dominance of the economy in the Malioboro area-Ahmad Yani by trying to unravel conflicts between institutions (Government and economic groups). This research used the qualitative method with case studies approach and case studies of single instrumental type which focus on specific issues, namely the publicness. The process of data collection is performed with the techniques of observation, interview and documentation. Based on the results of research in the field, this research can be summed up as follows: first, the dynamic management of publicness is experiencing strong pressure from the market. The emergence of economic group that even legal status as being the point where the value of publicness is at stake in the contest between the realm of formal actors: Government and informal: economic group. Second: the existence of Government run publicness in two ways: through the eviction action against the presence of members of the economic group at the time of their status are still illegal and with the negotiation of interests. Third: the Government authorities participated weaken the degree of publicness when the Government gets pressure from the economic group of related issue of trade use land. Fourth: publicness reducing when the lack of Government's role in managing the Malioboro-Ahmad Yani is pawned to an active role of the economic group. The reduction of the scope of public ownership, access, the actors and the dominance of interest. And fifth: degrees of publicness value increasing post-war presence of the relocation of the vehicles parking. This study suggested that is Government needs to strengthen its commitment to manage the Malioboro-Ahmad Yani the interest of public orientation. In addition the Government need to predict the progression of economic groups and create anticipation system/solution without weakening the publicness.

Kata Kunci : Kontestasi, Publicness, Privateness, Kelompok Ekonomi, Malioboro

  1. S2-2016-372832-abstract.pdf  
  2. S2-2016-372832-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-372832-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-372832-title.pdf