Laporkan Masalah

Legal Analysis of Judicial Review on Law Number 1/PNPS 1965 (Law on Religious Defamation) by Indonesian Constitutional Court

HERIKA ANGIE, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Konstitusi Indonesia menjaim kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk kepercayaan masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Sayangnya, perlindungan ini tidak menghapus pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan Undang-Undang Penodaan Agama membawa pertanyaan besar bagi penulis. Penulis tertarik untuk mengerti lebih banyak mengenai alasan para hakim untuk mempertahankan Undang-Undang ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang akan fokus pada studi literatur. Penulis beranggapan bahwa Undang-Undang Penodaan Agama akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia karena itu seharusnya direvisi atau dicabut.

Indonesia Constitution guarantees Indonesian the freedom of worship, each according to his or her own religion or belief. Unfortunately, such protection does not eradicate the violation of religious freedom in Indonesia. The Constitutional Court decision to uphold blasphemy law brought major question to the author. The author is interested to have more understanding regarding the rationales of the judges to uphold blasphemy law. This research utilizes a legal-normative framework relying primarily on literature studies. The author concludes blasphemy law would result in violation of certain human rights, therefore, it should be amend or revoke.

Kata Kunci : Blasphemy Law, Freedom of Religion, Constitutional Protection

  1. S1-2016-336173-bibliography.pdf  
  2. S1-2016-336173-tableofcontent.pdf  
  3. S1-2016-336173-title.pdf