ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA JAMINAN HIPOTIK PESAWAT UDARA DI INDONESIA

HARIBOWO LESMONO, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pesawat udara dan bentuk jaminan yang dipakai. Kedua, memahami dan menganalisis kendala internal dan eksternal yang dihadapi pelaku usaha di bidang industri penerbangan terkait belum adanya jaminan hipotik bagi pesawat udara. Ketiga, mengkaji dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang diberikan Kementerian Perhubungan serta Direktorat Hukum dan HAM bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi perjanjian pembiayaan. Keempat, mengetahui dan mengkaji langkah-langkah konstruktif Kementerian Perhubungan serta Direktorat Hukum dan HAM terkait permasalahan belum adanya jaminan hipotik bagi pesawat udara. Metode penelitian ini terdiri dari sifat penelitian yaitu penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan kegiatan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme pembiayaan pesawat udara di Indonesia belum memberikan hasil yang diharapkan bagi pelaku usaha di bidang industri penerbangan (kreditur dan debitur) semenjak keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sehingga bentuk jaminan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Kedua, dari hasil penelitian juga diketahui kendala internalnya adalah belum kuatnya struktur keuangan lembaga perbankan di Indonesia, dan kendala eksternalnya tidak dimuatnya substansi/isi dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penerbangan tahun 2009. Ketiga, mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu dengan mendaftarkan pesawat udara di Kementerian Perhubungan Udara, dan menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan pesawat udara. Namun bentuk perlindungan hukum ini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kreditur mengingat objek jaminan yang dapat dieksekusi hanyalah mesin pesawat, baling-baling, dan sayap pesawat udara bukan pesawat udara secara keseluruhan .

The author's purpose carrying out this research is the first, to determine aircraft financing mechanisms and forms of collateral used. Second, understand and analyze the internal and external constraints faced by entrepreneurs in the aviation industry in question are not guarantees mortgages for aircraft. Third, examine and analyze the mechanisms of legal protection that the Ministry of Transportation and the Directorate of Justice and Human Rights for the lender in case of default the financing agreement. Fourth, know and study the constructive measures the Transportation Ministry and the Directorate of Justice and Human Rights related issues no guarantee mortgages for aircraft. This research method consists of the nature of normative legal research is empirical research. Type of research is the study of literature and field research. Data collection techniques used are collecting data through the primary legal materials, secondary, and interviews. The results showed that the first, the mechanism of aircraft financing in Indonesia has not yielded the expected results for the entrepreneurs in the aviation industry (creditors and debtors) since the existence of Law Number 1 Year 2009 on Aviation, so that the form of guarantee that is used is the Law Number 42 of 1999 on Fiduciary. Second, the results of research are also known internal constraints are not yet strong financial structure of banking institutions in Indonesia, and the external constraints are not publishing the substance / content of Article 12 paragraph (1) and (2) of the Act Flight 2009. Third, the mechanism of legal protection for the lender in case of default by the debtor is to register the aircraft in the Ministry of Civil Aviation, and use a fiduciary institution to execute a security object aircraft. But the form of legal protection is not yet provide the "win-win solution" given the security object that can be executed only aircraft engines, propellers, and an aircraft wing.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Jaminan Hipotik Pesawat Udara.