Laporkan Masalah

Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi Daerah (Studi Mengenai Kesiapan Kapasitas dan Otonomi Birokrasi dalam Pengelolaan Investasi Daerah di Kabupaten Kulon Progo)

ROFI DWI ANDRIYANI, Dr.rer.pol., Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Desentralisasi pada bidang penanaman modal telah memberikan awal baru bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih masif. Adanya kewenangan tersebut mampu menumbuhkan investasi yang lebih tinggi di daerah. Upaya kesiapan untuk menciptakan sebuah sistem keterkelolaan investasi perlu dilakukan agar mampu memberikan pelayanan prima pada calon investor. Salah satu daerah tingkat kabupaten yang tengah berupaya mendorong kegiatan investasi ialah Kabupaten Kulon Progo, DIY. Dengan diluncurkannya branding Kulon Progo The Jewel of Java dan diikuti dengan Gerakan Bela Beli Kulon Progo, mampu mengawal kerangka regulasi pemerintah daerah yang pro investasi. Sebagai wujud awal komitmen yang kuat, branding tersebut mampu menghadirkan perubahan PAD pada Pemda Kulon Progo dari hadirnya investasi. Penelitian ini kemudian difokuskan pada bagaimana kesiapan kapasitas dan otonomi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menciptakan keterkelolaan investasi daerah. Untuk menganalisis permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan konsep pengukuran governance yang dikemukakan Fukuyama, dengan menakar variabel kapasitas pemerintah dan otonomi birokrasi. Dalam mendukung proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, studi dokumen, dan melakukan observasi dengan metode penelitian studi kasus. Diawali pada tahun 2011 berbarengan dengan bergantinya rotasi kepemimpinan kepala daerah yang baru, Kabupaten Kulon Progo memang lebih gencar mempromosikan daerah sebagai destinasi investasi. Dari dimensi kapasitas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memperkuat sistem regulasi, memantapkan komitmen Pemda yang diikuti dengan upaya merombak struktur kelembagaan termasuk sistem pelayanannya, serta meningkatkan sarana dan sumberdaya manusia pada BPMPT. Pada tataran otonomi birokrasi ditunjukkan dengan memperkuat status otonomi birokrasi BPMPT sebagai leading actor penyelenggara pelayanan investasi melalui pelimpahan kewenangan yang di berikan dari kepala daerah, diikuti dengan upaya percepatan izin yang mendorong untuk menciptakan budaya kerja yang tidak kaku, dan adanya pengambilan tindakan diskresi pada situasi tertentu. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut sejauh ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas keterkelolaan investasi daerah yang berarti kesiapan yang dilakukan tersebut telah berhasil dilakukan. Baik dari kapasitas maupun otonomi birokrasi telah dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan refleksi konsep governance sebagaimana diungkapkan Fukuyama, dengan adanya penguatan kapasitas, pemerintah cenderung bergerak ke kanan memberikan otonomi birokrasi untuk mencapai misi keterkelolaan pada titik maksimal. pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kedua kesiapan tersebut, sehingga mampu menciptakan sistem keterkelolaan investasi daerah yang mampu menumbuhkan nilai investasi di Kulon Progo. Namun, secara keseluruhan langkah kesiapan yang dilakukan dalam beberapa aspek masih terhambat karena limitasi anggaran, dan minimnya upaya pengembangan SDM, sehingga berpengaruh pula pada kualitasnya.

Decentralization of investment sector has provided a new begining for local governments to implement a regional development massively. The existence of the authority was able to foster investment higher in local area. Preparation to create a management system of investment is needed to provide an excellent service for the investors. One of the districts that trying to encourage investment activity i.e. Kulon Progo, D.I.Yogyakarta. With the launch of branding Kulon Progo The Jewel of Java and followed by Bela Beli Kulon Progo Movement, was able oversee a pro-investment local government regulatory framework. As a reflection of the initial strong commitment, the branding is able to bring a change for local goverment income, source from the existence of Kulon Progo investment. The research then focused on how readiness the capacity and autonomy bureaucracy of Kulon Progo local goverment to creating local investment management. To analyze these issues will be elaborated with the concept of governance measures by Fukuyama, by measuring the variable capacity of government and bureaucratic autonomy. To obtain data, researchers conducted an interviews, document studies, and made observations through case study method. Started in 2011 coincided with rotation of new leadership, Kulon Progo is aggressively to promote the region as an investment destination. From the capacity dimensions, Kulon Progo has strengthened regulatory system, toughened commitment of the local government, followed by reorganized the institutional structure including the system services, as well as improving infrastructure and human resources in BPMPT. At the level of bureaucratic autonomy indicated by strengthen bureaucratic autonomy of BPMPT as a leading actor of investment services providers through an authority delegation that mandated by the regent, followed by efforts to accelerate the licensing process that are pushing to create a bureaucratic culture not rigid anymore, and taking discretion as an action in certain situations. The Efforts that made by Kulon Progo so far has indicate an increase quality of local investment management which means the readiness had successfully carried out. Neither of the capacity and bureaucratic autonomy has been done comprehensively by Kulon Progo local goverment. This shows the reflection concept of governance as disclosed Fukuyama, with the strengthening of the capacity, the government tends to move to the right gives autonomy to accomplish the managed mission maximaly. Kulon Progo local goverment has conducted two such readiness, so as able in create a system of regional investment management that able foster the value of investments in Kulon Progo. However, overall there are still constraints such as a budget limitations, and lack of human resources development efforts, so that also affect the quality.

Kata Kunci : governance, kesiapan, kapasitas pemerintah, otonomi birokrasi, investasi daerah

  1. S1-2016-312060-abstract.pdf  
  2. S1-2016-312060-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-312060-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-312060-title.pdf