Politik Militer (Studi Kasus Persepsi Sipil Terhadap Partisipasi Politik Purnawirawan Di Indonesia Pasca Reformasi)

JOKO PANJI SASONGKO, Drs. Cornelis Lay, MA

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Partisipasi politik merupakan pengertian yang luas mencakup aktivitas mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan serta aktivitas yang berkaitan dengan penolakan atau oposisi kepada pemerintah. Partisipasi politik individu dalam kehidupan politk mempengaruhi suatu persepsi, baik positif hingga negatif. Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Persepsi merupakan proses menilai sehingga memiliki sifat evaluatif dan cenderung subjektif. Berangkat dari sebuah pertanyaan kunci : Bagaimana persepsi sipil terhadap partisipasi politik purnawirawan di Indonesia pasca reformasi? Penelitian kualitatif yang disusun dengan metode studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui persepsi sipil terhadap partisipasi politik purnawirawan serta dampak dari eksistensi purnawirawan dalam politik pasca reformasi. Riset mengambil kasus partisipasi politik purnawirawan di Indonesia pasca reformasi. Hasil penelitian mengenai persepsi sipil terhadap eksistensi purnawirawan dalam politik menunjukan tiga hal; pertama, persepsi sipil terhadap purnawirawan pasca reformasi telah bergeser seiring jalannya proses demorkratisasi dan demiliterisme di Indonesia. Kedua, eksistensi purnawiran dalam politik menimbulkan suatu ironi, upaya demiliterisme merupakan salah satu agenda penting mengapa reformasi dilakukan, disisi lain hingga kini nilai militerisme seolah dijaga dengan baik dalam kehidupan sosial dan politik. Dan ketiga, Seiring dengan ditetapkannya UU No 34 Tahun 2004 yang melarang militer aktif terlibat dalam politik praktis, purnawirawan menjelma menjadi representasi militer dalam politik. Berbagai kasus netralitas institusi militer dan kebijakan yang militeristis menunjukkan bahwa militer masih memiliki basis kekuatan di pemerintahan pasca reformasi. Pada akhirnya, partisipasi politik purnawirawan pasca reformasi mempengaruhi persepsi kalangan sipil di Indonesia. Tidak hanya sebatas pada persepsi, partisipasi politik purnawirawan dan terjaganya militerisme dan militerisasi mempengaruhi jalannya proses konsolidasi dari demokrasi di Indonesia dan upaya demiliterisme di berbagai aspek pasca reformasi.

Political participation is a broad sense includes the activity of support or involved in an governments as well as the activity of pertaining to reprobation or opposition to the government. Individual life political participation in politics, affecting a perception either positive and negative. Perception is process of receiving, select, organizes, get to decode test and respond to the stimulus of the five senses or data. Perception is a process of assessing so having the nature of the evaluative and tend to subjective. Started from a key question: how civil perception against political participation purnawirawan in Indonesia following reform? Research qualitative case study drawn up with the methods aims to know perception against political and civic participation purnawirawan impact of existence purnawirawan in politics after reform. Take the case of research in Indonesia following political participation purnawirawan reform. The results of research into perception of civil against the existence of former in politics really shows you three things; first, perception civil against former post reform has really shifted over the course of the process of democratization and demilitarization in Indonesia. Second, existence purnawirawan in politics gives rise to an irony, efforts to demilitarization is one of an important agenda why reform to be done. On the other side until now the value of militarism as if carefully preserved in political and social life. And thirdly, along with implementation of the act no 34 / 2004 banning military actively engaged in politics practical, former was transformed into a representation of the military in politics. Various cases neutrality military institutions and policies that militaristic show that military still having the base of the force in government after reform. Finally, the post-reform political participation affect perceptions retired Civil Society in Indonesia. Not only in terms of perception, retired political participation and persistence of militarism and militarization affect the course of the process of consolidation of democracy in Indonesia and demilitarization efforts in various aspects of post-reform.

Kata Kunci : partisipasi politik, persepsi, militer, purnawirawan