EVALUASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO)

AMIN ADIYARTI, Prof. Slamet PH, MA., MED., MA., MLHR., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Permasalahan yang terjadi di Kabupten Kulon Progo ialah pada tahun 2014, Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami peningkatan kategori dalam penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut menunjukkan masih ada kekurangan dalam implementasi SAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Performance Blueprint digunakan untuk menganalisis ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah berorientasi pada service delivery outcome. Faktor-faktor yang memyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja di tingkat SKPD ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi yang tidak tepat sasaran, kuantitas dan kualitas SDM, dan data kinerja yang tidak akurat. Sedangkan pada tingkat Pemda disebabkan belum adanya konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator. Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan untuk SKPD, mengadakan koordinasi triwulanan dan membangun sistem informasi yang terintegrasi.

Demand for accountability has developed rapidly since the reformation era. Along with financial accountability, public also demand to know performance accountability of government agencies. Hence, the goverment of Indonesia issued Presidential Instruction Number 7 of 1999 on Performance Accountability of Government Agencies. This regulation then updated with Presidential Regulation Number 29 of 2014 on Government Agencies Performance Accountability System (GAPAS). The Kulon Progo regency was selected as research object since it was the only regency in Special Region of Yogyakarta with stagnant grade of 2014 performance accountability assessment conducted by Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform. This means that there are several problems in GAPAS implementation in this regency. This study aimed to evaluate performance indicators, to detect factors influencing the problems of GAPAS implementation and the strategies used to improve performance accountability. Performance blueprint was used to analyze the accuracy of used performance indicators. This was a qualitative study with case study approach. The results showed that performance indicators of Kulon Progo regency government in general has been oriented to service delivery outcomes. Factors influencing problems of GAPA in Regional Working Unit (RWU) were: (1) the regulation amendment, (2) improper socialization, (3) quality and quantity of human resources, and (4) inaccurate performance data. Meanwhile, in regency government factors influencing problems were: (1) inconsistency between planning system and budgeting system, and (2) there was a perception difference between evaluators. Strategy to overcome performance accountability problem are: (1) providing accompaniment to RWU, (2) conducting quarterly coordination, and (3) building an integrated system

Kata Kunci : Akuntabilitas kinerja, Performance Blueprint, analisis empat kuadran Friedman, indikator kinerja, Performance accountability, performance blueprint, Friedman's analysis of four quadrants, performance indicators