Pelaporan nilai aset daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik. Hal ini karena laporan keuangan tersebut nantinya akan dinilai kualitasnya melalui hasil audit berupa opini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang baik tercermin dari opini BPK atas laporan keuangan yang mampu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan data yang diperoleh dari siaran pers dalam situs BPKP, adanya ketidakberesan dalam administrasi aset menjadi salah satu penyebab sebagian besar pemerintah daerah belum memperoleh opini WTP dari BPK RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa keakuratan maupun kelengkapan dari prosedur akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metoda studi kasus dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur akuntansi aset tetap. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua metoda pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan inspeksi analisis dokumentasi. Sementara untuk menganalisis data yang diperoleh dan dikumpulkan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisa data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%, karena rata - rata baik pengujian atributif maupun substantif hanya menghasilkan derajat kesesuaian sebesar 78% atau termasuk kategori sesuai terhadap peraturan seperti Permendagri No 13 Tahun 2006, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Perbup No 36 Tahun 2008 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pada hasil penelitian melalui pengujian atributif masih terdapat kesalahan terkait dengan penyajian neraca dan penjelasannya yang belum sesuai dengan kriteria PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap dan lampiran E.XIII dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pada pengujian substantif juga masih terdapat kesalahan dalam pencantuman kode rekening, perbedaan waktu pencatatan antara tanggal SP2D dan Buku Kas Umum, perbedaan tanggal pengakuan aset dengan tanggal berita acara, maupun tidak adanya perhitungan biaya operasional.

Reporting the value of local assets is one of important components to realize good financial statement. This is because such financial statements will be assessed their quality through audit results in the form of opinion conducted by BPK RI. Quality of local government accountability is better reflected by the BPK’s opinion for the financial statements which are capable of producing unqualified opinion (WTP). Based on data obtained from press releases in BPKP site, the existence of irregularities in the administration of local assets is one of reason why most local governments have not obtained an unqualified opinion from the BPK RI. This study aims to determine and analyze the accuracy and completeness of fixed asset accounting procedures Magelang regency Government, especially the Department of Education, Youth and Sports. The research design is a qualitative research with case studies method in evaluating the implementation of fixed asset accounting procedures. To obtain the necessary data and information in this study, we used two data collection methods, namely depth interviews and analysis of inspection documentation. As for analyzing the data already obtained and collected, we used qualitative descriptive analysis. From the analysis of data that has been done, it can be concluded that the fixed asset accounting procedures conducted by the Department of Education, Youth and Sports has not achieved the degree of compliance by 100%, because an average both attributive and substantive testing only has a degree of compliance by 78% or has categorized according to the rules as Permendagri No. 13 of 2006, the Government Accounting Standards and the Local government accounting policy No. 36 of 2008. In the research by attributive test, there are still errors associated with the presentation of balance sheets and explanations that have not been in accordance with the criteria PSAP No. 7 on the fixed asset accounting and XIII in the appendix E. Permendagri No. 13 of 2006. On the substantive test, there are still errors in the inclusion of the account code, recording the time difference between the date SP2D and General Ledger, the difference in the date of recognition of an asset to the date of the official report and there aren’t calculation of operational cost.

Kata Kunci : Kualitas laporan keuangan, Opini, Prosedur akuntansi aset tetap.