INTISARI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dalam perekonomian, seperti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, memberikan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja, sebagai sumber PDB, penghasil devisa melalui eksport, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan mendorong perekonomian daerah sehingga mampu menciptakan pemerataan dan mengentasan kemiskinan. Namun kenyataannya, UMKM menghadapi permasalahan seperti kurangnya modal, kurangnya SDM, terbatasnya akses pasar, serta manajemen pengelolaan yang kurang baik. Hal tersebut akan menghambat UMKM untuk berkembang. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini berfokus pada strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM dengan mengambil reference UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Data yang diperoleh melalui wawancara di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dengan narasumber Kepala Dinas, Kabid Pemberdayaan, Kabid Kelembagaan, bidang Perencanaan dan Keuangan, serta seksi Data dan Informasi, Kabid Perindustrian Disperindag dan ESDM, dan beberapa pelaku UMKM. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data dokumen, seperti dokumen perencanaan dan laporan pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada dua strategi untuk mengembangkan UMKM: Pertama adalah perbaikan regulasi dan kedua adalah meningkatkan promosi atau pengembangan UMKM. Dalam hubungannya dengan perbaikan regulasi, telah ada perbaikan regulasi pada tingkat nasional, yakni UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil diganti dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Pemda untuk menetapkan peraturan yang lebih operasional, seperti menetapkan Peraturan Bupati (PerBub) No. 67/2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah di Dinas Koperasi dan UMKM, PerBup No. 63/2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, PerBup No. 64/2010 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Instruksi Bupati No. 2/2010 tentang Peran serta Masyarakat dalam Menumbuhkan Koperasi dan UMKM. Upaya pemerintah untuk melindungi UMKM dengan Peraturan Daerah No. 11/2011 dan Peraturan Bupati No. 25/2011. Kemudahan dalam perijinan dan fasilitasi HKI. Pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk mendukung pengembangan UMKM dengan gerakan Bela-Beli dan Tomira. Selanjutnya, kebijakan promosi dilakukan dengan memberikan bantuan pelatihan SDM, bantuan akses permodalan, bantuan peralatan, dan bantuan pemasaran. Dari penelitian tersebut menunjukan bahwa bantuan yang diberikan sesuai, namun pelaksanaannya lebih dioptimalkan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu pendampingan untuk para pelaku, memberikan pelatihan membuat kemasan menarik, memperluas pasar dengan pengguna website sebagai wadah promosi, dan memperbanyak melakukan kemitraan.

ABSTRACT Micro, Small, Medium Enterprise have important role in economical balances, for example SME could survive against economical crisist, give constribution to absorb the human resources, being source of PDB, raise the deviation value through export, utilization of local source, and support the economical of local region to create the equal amounts and take over poverties. But in reality SME face a lot of problem like lack of financial capital, lack of human resources, limit of market access, also the uneffectiveness of management reguation. Those things will block the development of SME. Therefore, eforts to raise SME is needed. This research focused on the strategy of regional government to develop SME with take over the reference of SME in Kulon Progo regency. The process of collecting data using interview at Department Cooperative and SME Kulon Progo with method with head of department, head of empowerment, head of institutional, planning and finance, as well as data and information section, and head office of Disperindag and ESDM, and some SME as the informant. This reasearch was enclosed with some documents like planning document and report of SME development. The result of this research found two strategies to development SME: first, repairment regulation and second, increase promotion or development SME. In regulation repairment, there was repairment regulation in national stage. This regulation being a fundamental for the Local government to establish another regulation more operational as establish Peraturan Bupati (PerBub) No. 67/2008, PerBup No. 63/2010, PerBup No. 64/2010, Instruksi Bupati No. 2/2010. The government effort to protect SME by making Peraturan Daerah (Perda) No11/2011 and PerBup No 25/2011. The ease of getting permission and HKI facility. The Government release some affirmation policy to support the development of SME with Bela-Beli movement dan Tomira. Next, promotion policy was done by give grant to train human resources, open the access of ecomic capital, support the facilities, and marketing grant. From these research shows that the support provide was appropriate but the implementation needs to be optimized. The research recommends that the need for assistance to the perpetrators, provide training to make packaging attractive, expanding the market to create a website as venue for the promotion and increase partnership.

Kata Kunci : strategi pemerintah, UMKM