Masyarakat Korea Selatan mengalami perubahan sejak adanya demokratisasi di Korea pada tahun 1980-an. Seiring berjalannya zaman dan berkembangnya pendidikan tentang demokrasi dan hak asasi manusia, pandangan masyarakat Korea Selatan tentang kebijakan wajib militer mengalami pergeseran. Dalam masyarakat yang demokratis, mereka ingin punya pilihan untuk mengikuti wajib militer atau tidak mengikutinya. Pemerintah Korea Selatan yang sampai sekarang tidak bisa menghapus kebijakan wajib militer tersebut masih mewajibkan semua pria Korea Selatan yang berumur 18-35 tahun untuk mengabdi kepada negara dalam wajib militer. Kebijakan wajib militer ini dibuat demi mengantisipasi serangan dari Korea Utara, yang telah lama berperang dengan Korea Selatan namun hanya dihentikan dengan gencatan senjata sementara saja. Pemerintah dihadapi oleh dua tantangan yakni tantangan internal dan eksternal, dimana masyarakat mereka semakin hari semakin banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer karena takut akan efek dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan, dan ancaman Korea Utara yang semakin hari semakin panas. Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk memodifikasi kebijakan wajib militernya tersebut tanpa harus menghapus kebijakan itu dan mengancam keamanan negaranya, sekaligus dapat meningkatkan ketertarikan dan sikap nasionalisme dari generasi baru pemuda Korea Selatan dengan bantuan dari hallyu wave dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya korelasi besar antara perkembangan demokrasi di kalangan masyarakat sebagai penyebab dirubahnya kebijakan wajib militer, serta upaya pemerintah menjalin aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat yang membuahkan hasil.

Citizens of the Republic of South Korea had encounter several transformations since the democratization in the 1980's. During the passage of era in which there's an increase in education development towards democracy and human rights, the view of South Korean's towards the Conscription Policy are also changed. Inside a democratic society, people would want to choose whether they want to follow the conscription or not. The Government of South Korea however, can't remove the policy in which obligate the young male citizens ranging from age 18-35 to fulfill their Conscription. This policy was made as an anticipation towards threats from North Korea, who are already at war with South Korea although they ceasefire temporarily. The Government however are faced with internal and external challenges, in which many of their citizens will start refusing and avoiding their duty to fulfill their conscription because of the cause, effect and consequences they will face. On the other hand, the threat from North Korea are increasing. The Government chooses to modify their Conscription Policy without erasing it completely in which could threaten their national security, it could also increase the interests and nationalism of the new generation of South Koreans with the help of Hallyu Wave and the United States of America. In this research, the author found a significant correlation between democracy development within the people as the reason of the Conscription Policy changes and also an effort from the government to create an alliance with the United States of America.

Kata Kunci : South Korea, Conscription, Democratic Peace, Society Transformation, Hallyu Wave