Latar belakang dari penelitian ini adalah alokasi pengeluaran anggaran daerah yang belum terfokus pada value for money dan kesesuaiannya dengan dokumen daerah repetada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran daerah dan masalah-masalah yang timbulkannya selama periode 1997/1998-2001. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas APBD Repetada yang diperoleh dari Bappeda dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dan Comparative Budget Statement (CBS) balk secara horizontal maupun vertikal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama pengalokasian anggaran pembangunan dibagi kepada tiga kelompok bidang dan masing-masing bidang memberikan kontribusi terhadap pembangunan rata-rata sebagai berikut: bidang fisik dan prasarana 51,37 persen, bidang sosial budaya 38,77 persen dan bidang ekonomi 9,85 persen. Kedua kebijakan pembangunan berkaitan dengan prioritas repetada menunjukkan ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan dengan pengalokasian pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketiga tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebelum pelaksanaan otonomi daerah sangat tinggi yang disebabkan karena hubungan yang asimetris antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang keuangan publik.

Background of this research was a local budget expenditure allocation which was not focused on value for money and consistence with local document of repetada. This research was to examine a concordant between development priority with budget allocation local and problems to come to the surfoce its for 1997/1998-2001. Data used were secondary data consisting of APBD Repetada derived from Bappeda and Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Analysis method used was descriptive analysis and comparative budget statement (CBS), both horizontally and vertically. The result of discussion indicated that, first, development budget allocation to three groups of areas and each area contributed to average development as follows: areas of physics and infrastructures were 51.37%; cultural-social area was 38.77% and economic area was 9.85%. Second, development policy was related to Repetada priority showing asynchronous thing between development and APBD expenditure allocation. Third, the rate of local government dependence on central government was very high before implementing a local autonomy due to an asymmetric relation between central and local governments in case of public finance.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Repetada,Local budget expenditure allocation