Undang- Undang Desa merupakan kebijakan yang menuai banyak tanggapan di ranah (grassroots) akar rumput, termasuk di Desa dan Civil Society Organizations (CSO), bahkan media massa. Perjalanan UU Desa yang penuh liku menyita perhatian banyak kalangan termasuk intelektual untuk semakin gencar mengadvokasikan kebijakan. Institute for Research and Empowerment (IRE) yang merupakan lembaga penelitian tak mau ketinggalan untuk turut memperjuangkan suara Desa. Advokasi merupakan cara yang dilakukan sekelompok atau aktor untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai tujuannya. Dengan melihat secara mendalam kasus penyusunan UU Desa, penelitian ini menguak cara kerja intelektual dalam menjalankan advokasi kebijakan dengan jejaringnya. Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan, IRE membentuk aliansi jejaring. Jejaring dibuat baik dengan sesama masyarakat sipil, lembaga donor, aktivis desa, politisi, bahkan pemerintahan. Di dalam jejaring tersebut, intelektual IRE yang sekaligus menjadi pelaku advokasi dan agen linkage berhubungan dengan anggota Pansus RUU Desa DPR RI dalam melakukan linkage dipengaruhi oleh kredibilitas penelitian, konteks politik, jaringan, dan pengaruh lembaga donor. Kebutuhan akan adanya bukti argumentasi (evidence) menuntut anggota dewan akan kehadiran peneliti. Linkage intelektual baik berupa informal atau formal dalam konteks pembuatan kebijakan di Indonesia ternyata memiliki dampak efektif dalam fungsi menyuarakan suara Desa, terutama informal linkage yang dipengaruhi sistem nilai dan strategi permainan intelektual IRE.

The Village Voice Bridging: The Face of Intellectual IRE Linkage with The Member of Pansus RUU Desa in UU Desa Network-Based Advocacy Undang- undang Desa is a policy that results in many responses among grassroots including village and Civil Society Organizations (CSOs), even the media. The implementation of Undang- undang Desa receives much attention from many people, including intellectuals which are supposed to increase advocate policy. Institute for Research and Empowerment (IRE) is a research institutes that participates to struggle in the process of voicing the villager’s interest. Advocacy is a way in which a group or actor influences public policy to suit its purpose. Looking at deeply into the preparation of Undang- undang Desa, this study particularly reveals how intellectuals work in carrying out the policy in advocacy with their networks. To achieve this purpose, IRE formed an alliance network. The networks involves a good networking with civil society, donors, village activists, politicians, and even with government. In conducting linkage, intellectual IRE which also became advocates and linkage agents in this network associated with members of Panitia Khusus RUU Desa is influenced by the credibility of the research, the political context, the network, and the international donors. The need for evidence requires board members presence the researchers. In fact, intellectual linkage either informal or formal in the context of policy making in Indonesia has an effective impact on the function of implementating the villagers’ voices, especially the informal linkage system which influenced the system value and IRE intellectual games strategy.

Kata Kunci : Advokasi Berbasis Jejaring, Political Linkage, dan Undang- Undang Desa