Studi ini bertujuan untuk memetakan model representasi politik dan linkage politik Aleg perempuan (representasi deskriptif) dalam konteks program Pengarusutamaan Gender (PUG). Lebih spesifiknya, PUG yang dikaji di sini terkait dengan kebijakan anggaran dan kebijakan sosial. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, sehingga proses penggalian datanya berbasis wawancara mendalam dengan para subjek penelitian (informan) serta dokumen-dokumen yang relevan. Ada tiga rumusan masalah yang dihadirkan di sini: Bagaimana model representasi politik Aleg perempuan (periode 2009-2014) dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? Bagaimana model linkage politik Aleg perempuan dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? Serta bagaimana bentuk integrasi model representasi dan model linkage politik Aleg perempuan (periode 2009-2014) dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? Studi ini mengkombinasikan tiga konsep teoritik (representasi politik, linkage politik, dan pengarusutamaan gender) untuk menganalisis peran yang dimainkan aleg perempuan paska kehadirannya di lembaga perwakilan formal. Upaya mengkombinasikan representasi dan linkage didasarkan pada argumen bahwa dimensi akuntabilitas seorang “wakil” kepada “yang diwakili” akan lebih terlihat dinamika dan kompleksitasnya jika disertai dengan memotret linkage politiknya. Sedangkan PUG di sini merupakan urusan publik yang menjadi area analisis untuk melihat bekerjanya representasi politik dan linkage politik yang dijalankan. Studi ini menempatkan representasi deskriptif sebagai sesuatu yang tidak taken for granted (sehingga ada tiga sifat yang dilekatkan: aktif, pasif, dan simbolik). Sedangkan linkage politiknya dilihat dalam tiga tipologi; pseudo programatik, kharismatik dan klientelistik. Temuan dalam studi ini menegaskan tiga hal pokok: pertama, program PUG di Pati mengalami stagnasi karena derasnya arus depolitisasi demokrasi. Kedua, di tengah stagnasi itu beberapa aleg perempuan yang memiliki perspektif gender, tetap mengawal PUG dalam proses pembangunan daerah (representasi deskriptif-aktif). Para aleg perempuan yang aktif ini ternyata pada saat yang sama juga merepresentasikan ormas keagamaan tertentu; NU dan al-Hidayah (representasi deskriptif-simbolik). Namun, di sisi lain juga ada aleg perempuan yang pasif dan tidak memiliki komitmen politik yang jelas untuk program PUG (representasi deskriptif-pasif). Ketiga, hampir semua aleg perempuan belum mempraktikkan linkage yang programatik (pseudo-programatik), mereka lebih memprioritaskan konstituen di dapilnya (pemilihnya) sebagai bentuk politik balas budi. Selain itu, ada juga yang mempraktikkan linkage kharismatik dan klientelistik. Meskipun kedua linkage tersebut cenderung menggunakan mekanisme yang non-demokratik, namun setidaknya memiliki dampak yang cukup positif.

-

Kata Kunci : representasi politik, linkage politik, pengarusutamaan gender, kebijakan anggaran, kebijakan sosial, demokrasi