Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau latar belakang terhadap hak pakai atas tanah yang sudah diberikan kepada kantor pemerintahan kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kendala Badan Pertanahan Negara dalam menertibkan kantor pemerintahan yang memperoleh hak pakai atas tanah terlantar di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini mengunakan jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. Cara pengambilan sampel yang mengacu pada purposive sampling yaitu responden yang dijadikan sampel sudah di tentukan terlebih dahulu, sehingga pengambilan sampel bukan didasarkan atas strata atau random. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung ke lapangan yaitu dengan Kantor Badan Pertanahan, Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Perizinan Kota Banjarmasain, terhadap semua data yang telah diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata dari para responden. Hasil penelitian ditemukan bahwa hak pakai atas tanah yang sudah diberikan kepada Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin diterlantarkan karena anggaran pendapatan belanja daerah, adanya pembangunan kantor baru dan belum adanya peraturan pemerintah pusat terhadap tata ruang. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menertibkan hak pakai atas tanah yang telah diterlantarkan oleh instansi pemerintah yang telah diberikan izin di Kota Banjarmasin adalah tidak ada aturan hukum terhadap tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pihak instansi pemerintah, tidak adanya bagian di lembaga pemerintah yang secara khusus bertugas mengontrol dan memantau masalah tanah terlantar dan dalam SK penertiban izin hak pakai atas tanah di dalam sertifikatnya tidak disebutkan bahwa terdapat batas waktu penggunaan hak pakai.

The purpose of this research is to find excuses or background for a usage rights on land is given to the city government Banjarmasin and to know constraint land agency countries in control of government office who acquires a usage rights on land banjarmasin displaced in the city. In research this kind of approach use juridical empirical, namely research turning point their observations lie in reality or facts existing social and live in a society as culture people life. Means the sample reference to purposive sampling namely respondents be samples had in determine beforehand, so that the sample not based on stratum or random. Research is done through live interview to the field is by office land agencies, department office health and office licensing city banjarmasain, against all the data been obtained from research analyzed by method even a qualitative manner research that yields data descriptive analytical, manifested by the respondents in writing or spoken and behaviors that reality of the respondents. The research found that over land usage rights that are already given to City Government Offices because of the budget revenue of Banjarmasin abandoned shopping area, the construction of new offices and has not been any government regulation of the Space Center. Obstacles faced by the national land Agency in regulate land usage rights that have been abandoned by the Government agencies that have been given permission in the town of Banjarmasin is there is no rule of law against the abandoned lands by the Government agencies, the absence of a section in the Government agency specifically tasked with controlling and monitoring the problem and wastelands in a sweeping consent decree over land usage rights in the certificate does not mention that there is a time limit on the use of privileges.

Kata Kunci : Hak atas tanah, hak pakai, tanah terlantar.