Industri migas merupakan industri dengan resiko yang sangat tinggi, biaya operasi yang sangat besar serta penerapan teknologi yang cukup maju, untuk itu pemerintah membuka peluang pihak swasta dalam bingkai KKS (Kontrak Kerja Sama) dimana semua biaya yang dikeluarkan oleh KKKS (Kontraktor KKS) dikembalikan oleh negara melalui sistem cost recovery. Cost recovery merupakan biaya yang dikeluarkan oleh KKKS yang dikembalikan oleh negara setelah dievaluasi oleh BP Migas. Operasi migas lepas pantai memiliki cost recovery yang jauh lebih tinggi dibandingkan operasi migas onshore mengingat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi. Penggunaan kapal menjadi faktor yang sangat penting mengingat banyaknya operasi produksi, proyek, perawatan menggunakan kapal tongkang serta pemboran yang membutuhkan kapal untuk memperlancar kegiatan operasinya. Minimnya jumlah kapal, terbatasnya alokasi dana serta banyaknya permintaan akan kapal (transport demand) untuk keperluan operasi yang tidak diimbangi oleh jumlah persedian kapal (transport supply) menyebabkan operasi migas terganggu, hal ini diperburuk dengan adanya perbedaan kepentingan antar departemen dalam pengelolaan kapal. Salah satu upaya dalam mengatasi masalahmasalah tersebut diatas yaitu dengan merumuskan pengelolaan armada, yang dilakukan melalui pengkajian ulang pengelolaan persediaan transportasi dan pengelolaan permintaan transportasi, penyusunan skala prioritas operasi serta evaluasi kemungkinan penambahan armada kapal tambahan sehingga diharapkan operasi migas lepas pantai dapat berjalan dengan efisien yang pada akhirnya menekan cost recovery. Evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa beberapa masalah muncul dalam pengelolaan armada kapal seperti banyaknya waktu tidak produktif, keterlambatan distribusi makanan dan kargo serta terhambatnya proyek. Untuk itu perlunya pengelolaan armada yang lebih baik dengan melakukan perbaikan pengelolaan persediaan transportasi melalui penambahan armada Anchor Handling Tag Supply (AHTS), inter-moda dan multi-moda transportasi, penerapan sistem manajemen kapal serta perbaikan dan pengembangan saran dan prasarana transportasi kapal. Perbaikan pengelolaan permintaan transportasi juga perlu dilakukan dengan implementasi pekerjaan perawatan sumur terencana, perbaikan pengelolaan material dan penghematan bahan bakar dan air tawar. Dengan keterbatasan armada yang ada, berdasarkan aspek keselamatan ditetapkan bawah distribusi makanan dan kegiatan export minyak menjadi prioritas utama penggunaan kapal.

Oil and gas industry is an industry with very high risk, large operating costs and application of advanced technology, the government opened up opportunities for private parties in the frame of KKS (Kontrak Kerja Sama) whereby all costs incurred by KKKS (Kontraktor KKS) returned by government through a system of cost recovery. Cost recovery is a cost incurred by KKKS returned by the government after being evaluated by BP Migas. Offshore oil and gas operations have a cost recovery much higher than onshore oil and gas operations due to offshore limited transportation facilities and infrastructure. Boat utilization becomes a very important factor considering the number of production operations, projects, maintenance and drilling operation that requires the ships to facilitate its operations. The minimal number of vessels, limited allocation of budget and the great vessel demand for operating purposes (transport demand) is not sufficient by the number of ships (transport supply) that caused the operation interrupted, this is exacerbated by different interests between departments in the fleet management. One effort to overcome the above problems is by formulated fleet management, which is done through a review transportation supply management (TSM), transportation demand management (TDM), set-up operating priorities and evaluation of the possibility of adding new ships, hopefully offshore operations to be run efficiently which in turn suppress the cost recovery. Evaluation showed that some problems arise in the management of the fleet as much non-productive time, food distribution and cargo delays and delayed project. Therefore to have better fleet management, it’s need to improving transport supply management by add new armada, inter-modal and multi-modal transportation, vessel management system implementation and improvement of transportation facilities and infrastructure. Improvement of transportation demand management also needs to be done by implementing a well-planned maintenance workover job, improving the management of material and fuel/fresh water. With the limitations of the existing fleet based on safety aspects, food distribution and export activities of oil is a top priority for vessel utilization.

Kata Kunci : cost recovery, pengelolaan armada, pengelolaan persediaan transportasi, pengelolaan permintaan transportasi