Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara Putusan Peninjauan Kembali Prita Mulyasari Nomor 225PK/Pid.Sus/2011 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, yaitu tentang hakhak pasien, tanggung jawab dokter sebagai pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara pasien dan pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak atas ganti rugi. Putusan peninjauan kembali nomor 225PK/Pid.Sus/2011 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena majelis hakim tidak memberikan pertimbangan perlindungan hukum terhadap Prita Mulyasari dalam hal kedudukan sebagai pasien atau konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan. Majelis hakim hanya memberikan pertimbangan sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

This research aims to know the legal protection of the patient as users of health services in the Act No. 8/1999 on Consumers Protection. This research also aims to know conformity between Prita Mulyasari’s judicial review number 225PK/Pid.Sus/2011 with Act No.8/1999 on Consumer Protection. This research is juridical normative by relying on data secondary as a source of data main. Field research also done to support library research. The Data were analyzed on qualitatively. The result analysis served in a descriptive. The result showed the act of No.8/1999 on consumer protection have arranged on the protection laws against patient as users health services, that is about the rights of patients, the responsibility of a physician as business doers, settlement of the dispute between the patient business players and health service and protection of the rights of redress. The judicial review number 225PK/Pid.Sus/2011 not based on Act No.8/1999 on Consumer Protection because the judge gave no consideration legal protection against prita mulyasari in terms of it as a patient or consumers users health care. The judge just give consideration in accordance with arraignment of prosecutors common.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Jasa Pelayanan Kesehatan