Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai suatu wilayah kepulauan yang menggunakan angkutan laut sebagai transportasi utama memerlukan kebijakan pengembangan angkutan laut yang handal untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pergerakan pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis kebijakan dan identifikasi kebijakan pengembangan angkutan laut di Kabupaten Kepulauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan umum bidang angkutan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pelayanan angkutan laut; dan mengidentifikasi pilihan masyarakat dan dinas terkait mengenai prioritas kebijakan pengembangan angkutan laut. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis retrospektif, Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis korelasi peringkat Spearman (Spearman Rho). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) dalam menentukan kebijakan angkutan laut, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan angkutan laut yang dilaksanakan selama ini diambil dengan melihat antusiasme penumpang sebagai pengguna jasa; (2) masih terdapat 14 kategori kebijakan pelayanan yang dirasakan kurang oleh masyarakat, yakni mekanisme pelaporan barang hilang, ketersediaan kapal pengganti, informasi mekanisme klaim asuransi, kenyamanan tempat duduk penumpang, kecukupan tempat duduk penumpang, kesesuaian kapasitas dan muatan kapal, pengaturan muatan dan kendaraan di atas kapal serta alat-alat perlengkapan keselamatan. Adapun kategori kebijakan pelayanan yang sudah cukup baik mencakup kebersihan ruangan kapal, informasi jadwal dan lain-lain, keberangkatan kapal tepat waktu, sikap petugas penjual tiket serta fasilitas toilet dan tempat ibadah; (3) terdapat persamaan preferensi masyarakat dan Dinas Perhubungan untuk prioritas utama kebijakan pengembangan angkutan laut serta terdapat satu alternatif kebijakan pengembangan angkutan laut lain yang menjadi preferensi masyarakat dan Dinas Perhubungan pada peringkat yang sama, yakni pengembangan SDM; (4) analisis peringkat Spearman menunjukkan korelasi preferensi masyarakat dan Dinas Perhubungan cukup tinggi, yakni sebesar 0,833.

Mentawai Islands Regency, as an archipelago that uses marine transport as the main transportation requires a development policy of reliable ocean freight to meet the needs of society and accelerate the movement of economic growth. This policy analysis and identification of priorities on the development marine transportation research aims to identify the general policy of marine transportation in Mentawai Islands; analyze public perception of ocean freight service policies, and identify the public and the Department of Transportation preferences on the priorities of marine transportation development policy. These studies make use of qualitative methods in primary data through questionnaires and secondary data such as related documents. Analysis tool used is a qualitative descriptive analysis, a retrospective analysis, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Spearman's rank correlation analysis (Spearman Rho). The results of this study can be concluded that: (1) in determining the policy of sea transport, local government has made the Mentawai Islands District Local Transport (Tatralok) which can be a guide in making policy. Sea transport policies implemented so far taken to see the enthusiasm of passengers as service users, (2) there are 14 categories of service policies are felt less by the public, the reporting mechanism of the goods lost, the availability of a replacement vessel, the mechanism of insurance claims information, passenger seat comfort , the adequacy of the passenger seat, suitability and capacity of cargo ships, cargo and vehicle settings on the boat and safety equipment. The category of service policy which are good enough cleanliness of the room includes ships, schedules information and other, the ship's departure time, ticket salesperson attitudes and toilet facilities and places of worship, (3) there are similarities of public preferences and the Department of Transportation for the first priority on the development of sea transport policy and also there is alternative marine transportation development policies which become the public preference and Department of Transportation at the same rank, namely human resources development; (4) analysis of Spearman rank correlation and the Department of Transportation public preferences is quite high, which is equal to 0.833.

Kata Kunci : Kebijakan, Persepsi, Preferensi, AHP