Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Hal itu dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan yang berasal dari desa itu sendiri dengan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian dari ADD tersebut, maka di dalam melakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan ADD diperlukan partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dari semua pihak yang terlibat didalam kebijakan tersebut baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ADD dengan berdasar pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan yang dilakukan oleh Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di mana penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis melakukan penggabungan teknik observasi,wawancara,dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Desa Marasipno, dan teknik dokumentasi dilakukan untuk menggali datadata sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari kedua teknik itu kemudian diperdalam melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Marasipno masih sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tidak jalanya prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat dilihat dari kurang partisipasi, transparansi ,akuntabilitas dan kesetaraan dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marasipno. Ketidakserasian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat pemerintah desa dan tidak adanya relevansi keberadaan Desa Marasipno sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dari hasil penelitian penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1). Perlu adanya evaluasi tentang pemekaran desa dari pemerintah Kabupaten. Begitu juga dengan keberadaan Desa Marasipno, karena berdasarkan temuan dilapangan bahwa tidak adanya penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut. 2). Dalam rangka pemahaman mengenai pengelolaan ADD ,maka perlu sering diadakannya sosialisasi Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan ADD, serta diperlukan supervisi atau pendampingan dari dinas terkait untuk proses perencanaan dan pelaksanaan ADD. 3). Perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwa ADD adalah hak mereka. Karena tujuan dari kebijakan ini adalah mensejahterakan masyarakat desa. 4). Dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat didesa.

Village Allocation Fund is a manifestation of the fulfillment of the village to organize village autonomy. This was done so that the village can grow and follow the growth that comes from the village itself on the basis of diversity, participation, genuine autonomy, democratization, and empowerment. Based on the understanding of ADD, then in doing the necessary planning and implementation of ADD participation, transparency, accountability and equality of all parties involved in the policy is good policy makers, policy implementers and target groups. This is done to create a good governance. This study aims to determine the dynamics in the process of planning and implementation with ADD, based on the principles of participation, transparency, accountability, and equality made by the village of Maba District, Marasipno Village, East Halmahera Regency. This study is a qualitative research method and is equipped with a descriptive analysis of secondary data. Where is the procedure penilitian qualitative research that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. The author merged observation techniques, interviews, and documentation. Observations conducted in the Village Marasipno, and documentation techniques performed to explore secondary data related to research. Data obtained from both techniques were then deepened through interviews with informants. The results showed that the process of planning and implementation of the Allocation Funds Marasipno Village in the village is still very far from the principles of management of the Village Fund Allocation. No nets Allocation Fund management principles Village of the planning stages to implementation can be seen from the lack of participation, transparency, accountability and equality of the public with an interest in the management of the Village in the Village Fund Allocation Marasipno. Disharmony between the planning and implementation in the management of the Village Fund Allocation is also caused due to lack of awareness of the importance of these policies as well as the apathy of the village government officials. From the research the author gives the following recommendations: 1). Need an evaluation of village expansion of the government district. The same happens with the Village Marasipno, because based on the findings in the field that the absence of governance in the village. 2). In the framework of understanding about the management of the Village Fund Allocation, it is necessary to the holding of socialization often guide the implementation of the decree concerning the Village Fund Allocation. and required supervision or assistance from related offices for planning and implementing the Village Fund Allocation. 3). The necessity of understanding the public that the Village Fund Allocation is their right. Since the purpose of this kebiajkan is prospering rural community. 4). And to avoid the occurrence of abuse in applying or in carrying out the policy of ADD, it takes a strong institutional presence of the village, so the funds can be managed properly. Strong institutional villages can ensure sustainability of ADD and ADD-funded programs.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Desa Marasipno.