Dalam surat edaran Menteri Kesehatan No. 1107/Menkes/E/VII/2000 menyebutkan kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam bidang Kesehatan salah satunya adalah perencanaan dan pengadaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan tempat terjadinya kegiatan pengelolaan obat termasuk perencanaan dan pengadaan obat. Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu dievaluasi tahap perencanaan dan pengadaan obat serta kesesuaian perencanaan dan pengadaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melihat kesesuaian perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2007-2008. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan pengamatan deskriptif dan perhitungnan indikator perencanaan dan pengadaan dimana data yang diperoleh dideskripsikan dan dibandingkan dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan kebutuhan obat dengan sumber anggaran APBD II dilakukan dengan metode konsumsi. Perencanaan dilakukan dua kali, pertama untuk data pengajuan anggaran dan kedua perencanaan penyesuaian anggaran. Hasil evaluasi indikator perencanan obat : 1) kesesuaian obat dengan DOEN dibawah 100% (2008), 2) tidak ditemukan obat kadaluwarsa, 3) ditemukan obat rusak dengan persentase 0,04 % (2007) dan 0,01 % (2008), 4) ketersediaan obat untuk beberapa obat ada yang lebih dan ada yang kurang dari waktu aman yang ditentukan (12-18 bulan), 4) masih ditemukan adanya obat kosong 5) ketepatan perencanaan rata-rata sebesar 107 % (2007) dan 121 % (2008). Hasil evaluasi indikator pengadaan obat: 1) biaya obat perpenduduk masih dibawah standar (Rp. 5000,-) 2) persentase alokasi dana pengadaan obat dibanding dana bidang kesehatan 8,53% (2007) dan 9,83% (2008), 3) alokasi dana pengadaan obat dari anggaran APBD II sebesar 97,59 %(2007) dan 92,65% (2008). Ketidaksesuaian perencanaan dan pengadaan obat tidak selalu dipengaruhi oleh keterbatasan dana, tetapi karena pengadaan obat yang dilakukan sekali dalam setahun belum dapat menghindari kekosongan obat, adanya keterlambatan dalam pengiriman dan obat yang tidak terpenuhi oleh pemenang lelang meskipun dana yang tersedia mencukupi.

Ministry of Health circular letter No. 1107/Menkes/E/VII/2000 mention the minimal authority to be implemented by Regency/Municipality in the field of Health, one of which is the planning and procurement of drugs for primary health care. The Pharmacy of Health Department of Semarang City is where a management of drugs taking place, including the planning and procurement of drugs. To achieve a quality health care, we need to evaluate the phases in the planning and procurement of drugs as well as the match between the planning and procurement. This research was conducted to evaluate and to determine the match between planning and procurement of drugs at the Pharmacy of Health Department of Semarang City in 2007-2008. Data was collected retrospectively with descriptive observations and the calculation of indicators of the planning and procurement where the obtained data are described and compared with the results of interviews. The results indicated that the drug needs planning was conducted by the method of consumption. The planning is made in two phases, firstly for budget submission data and secondly for budget adjustments. The results of evaluation of medicinal planning indicators are as follow: 1) The drug compliance with the National Essential Medicines List (DOEN) is below 100%; 2) No expired drugs were found; 3) The defective drugs found were as much as 3.82% and 1.45% in 2007 and 2008, respectively; 4) Drug availability is more and less, for some and others, than the specified secure time [12-18 months], 5) Drug unavailability remains exist; and 6) The average planning accuracy is 107% and 121% in 2007 and 2008, respectively. The results of drug indicator evaluation are as follow: 1) Cost for medicine per resident is remains below standard (IDR 5000, -); 2) Percentage of drug procurement fund allocation in comparison to health sector funds is 8.53% and 9.83% in 2007 and 2008, respectively; and 3) Allocation of drug procurement fund from Regional Budget II is 97.59% and 92.65% in 2007 and 2008, respectively. Incompatibility of planning and procurement of drugs is not invariably influenced by the limited funds, but by drug procurement method of post-qualification public auction organized once a year. This method remains unable to avoid the drug unavailability because of delays in delivery and unmet need for drugs by the winning bidder, even if sufficient funds are available.

Kata Kunci : perencanaan obat, pengadaan obat, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang