Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis salah satu kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengurangi dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 yaitu Kebijakan Stimulus Fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal-research) yang bersifat normatif dan empiris. Dikatakan penelitian ini bersifat normatif karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur mengenai kebijakan stimulus fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan peraturan perundangan lain yang memiliki kaitan dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bersifat empiris karena bertujuan untuk mengetahui fakta secara empiris di lapangan . Kesimpulan yang didapat adalah bahwa penggunaan pertimbangan kondisi darurat menurut pasal 23 Undang-Undang nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 memiliki dasar yang cukup kuat untuk melahirkan kebijakan stimulus fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu. Kebijakan tersebut juga tidak bertentangan dengan tata cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang Perpajakan. Dari sisi pelaksanaan kebijakan Stimulus fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu tidak memiliki dampak pada penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

The objective of this research is to analyze one of the tax-policies done by the government in the case of decreasing the effect of the global economy happening in 2008 namely Fiscal Stimulus Policy in Income Tax Section 21 Taken Care by the Government. This research is a legal research which is normative and empirical. This research is normative because this research investigates the law as a norm written in the regulation of the legislation especially regulating something about fiscal stimulus policy Income Tax Section 21 Taken Care by the Government and other regulations having something to do with the policy mentioned.. This research is also empirical because its objective is to know the fact empirically in the field. The conclusion that is concluded is that the use of judment in emergency condition according to Section 23 Law number 41 the year of 2008 concerning Government Income and Budget of 2009 has strong enough basis to establish the fiscal stimulus policy of the Income Tax Section 21 Taken Care by Government for the Income of Workers in the Cathegory of a Certain Business does not have any effect on the Income got by the Tax General Directorate Region Office of Yogyakarta Special Region.

Kata Kunci : Pajak penghasilan pasal 21