Penelitian ini di latar belakangi oleh fenomena pemberlakuan surat kuasa menjual hak milik atas tanah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kanca Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa surat kuasa menjual hak milik atas tanah, marak digunakan oleh BRI atas perjanjian kredit mikro kupedesnya, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap BRI atas pemberlakuan surat kuasa menjual hak milik atas tanah dalam hal apabila di kemudian hari ada debitur yang wanprestasi. Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan BRI Bantul memberlakukan surat kuasa menjual hak milik atas tanah dalam setiap perjanjian kredit mikro kupedes adalah supaya dapat mengucurkan kredit mikro kupedes dengan biaya yang murah, prosedur mudah dan tidak berbelit-belit. Terhadap perlindungan hukum atas pemberlakuan surat kuasa menjual hak milik atas tanah tersebut adalah BRI berada dalam posisi yang lemah, yaitu berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan preferen. Surat kuasa menjual hak milik atas tanah yang diberlakukan BRI saat ini mengandung unsur kuasa mutlak yang mengakibatkan batal demi hukum. Surat kuasa menjual hak milik atas tanah tersebut juga tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai syarat obyektifnya yaitu obyek tertentu atau hal tertentu, sehingga jelas mengakibatkan batal demi hukum.

This research is based on authorization letter of land ownership in banking. PT Bank Rakyat Indonesia kanca Bantul is a target of research of authorizaton letter is selling land ownership certificate regarding many of the practice in micro credit agreement (kupedes). The purpose of this research is to know why authorization letter to sell land certificate are used in BRI in their kupedes and how legal protection to BRI if debitur can not pay. This is empirical research because data were collected by field survey. This research is also literature research. The result show that BRI kanca Bantul using authorization letter to sell land ownership certificate with 25 million maximum is to give micro credit (kupedes) with low cost of interest, easy procedure, fast and simple. Legal protection of BRI in such practises of authorization is weak as concurrent creditor. The authorization letter applied by BRI contain absolute authorization that can cause cancellation, so the authorization may be considered as inexisted. Authorization letter to sell land ownership currently implemented by BRI contains absolute authorization that can cause legal cancellation. The authorization letter was also not correct for legal arrangement as ruled by Pasal 1320 KUHPerdata regarding objective condition that cause null and void.

Kata Kunci : Surat kuasa,Hak milik atas tanah,Kredit mikro kupedes, Authorization letter to sell land ownership, land ownership certificate, kupedes micro credit