Latar belakang: Perubahan sistem penyelenggaraan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi memberi peluang bagi daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu kesehatan. Perubahan tersebut didukung dengan perubahan paradigma pembangunan kesehatan yang lebih menekankan kepada aspek preventif promotif. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menyebabkan program promosi kesehatan belum merupakan program yang prioritas. Salah satu gambaran adalah kecilnya bahkan tidak adanya peran dan alokasi anggaran promosi kesehatan di berbagai daerah. Salah satu daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk program promosi kesehatan adalah di Kabupaten Indragiri Hulu. Rendahnya peran dan alokasi anggaran Dinas Kesehatan untuk aspek promotif dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola, merencanakan, mengevaluasi dan advokasi yang belum baik. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran pengelolaan perencanaan program promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek utama penelitian yaitu 8 orang pejabat yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran program promosi kesehatan. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, penelaahan dokumen dan FGD. Keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber data, triangulasi metode. Hasil penelitian: Beberapa subjek penelitian mempunyai pemahaman yang salah terhadap promosi kesehatan. Promosi kesehatan diartikan sebagai penyampaian informasi tentang program-program kesehatan. Tahapan perencanaan program promosi kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu tidak berbentuk siklus karena beberapa tahapan tidak berkaitan. Sumber data pengkajian kebutuhan yaitu, data profil, laporan bulanan dan hasil survei PHBS. Fokus program tidak berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan tetapi berdasarkan keterjangkauan target program, trend di masyarakat, pedoman Depkes dan berdasarkan ketersediaan waktu penerima pogram. Perencanaan program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan anggaran, perencanaan tahun sebelumnya, pedoman dari Depkes dan trend di masyarakat, sehingga perencanaan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan evaluasi tidak terdapat dalam perencanaan program, hal ini menyebabkan evaluasi tidak terdokumentasi. Kesimpulan: Tahapan perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu tidak sama dengan dengan model perencanaan Dignan dan Carr, pada tiap-tiap tahapan terdapat perbedaan pelaksanaannya.

Background: The change in the system of development management from centralized to decentralized approach has given opportunities for the local government in the fulfillment of basic human need, i.e. health. This change is supported by new paradigm of health development that puts more priority on promotive preventive aspect. However there are some constraints in the implementation that cause the program of health promotion to be a non-priority program. One of the examples is small quantity of budget allocation for health promotion in some areas such as District of Indragiri Hulu. Minor role and limited budget allocation of health office in promotive aspect are affected by low capacity of human resources in managing, planning, evaluating and advocacy. Objective: To get an overview of the management of health promotion program planning at Indragiri Hulu District Health Office. Method: This qualitative study used a cross sectional design. The main subject of the study were 8 officials directly related to the planning and budgeting of health promotion program. Data were obtained through indepth interview, document study and focus group discussion. Data validity was maintained through data resource and method triangulation. Result: Some subjects of the study had wrong perception about health promotion. Health promotion was perceived as the dissemination of information on health programs. Stages of health promotion program planning at District of Indragiri Hulu did not form a cycle because some stages were not interrelated. Source of data for need assessment consisted of profile, monthly report and the result of clean and healthy life behavior survey (PHBS). Focus of the program was not based on the result of need assessment but on feasibility of program target, trend in the community, guideline of the Ministry of Health and availability of program receivers. Program planning was not based on need of the community but on budget, planning of the previous year, guideline of the Ministry of Health and trend in the community so that planning was not relevant with the need of the community. Evaluation planning was not included in the program planning; consequently evaluation was not documented. Conclusion: Stages of planning at Indragiri Hulu District Health Office were dissimilar with planning model development by Dignan and Carr; there was difference in each stage of implementation.

Kata Kunci : perencanaan,program promosi kesehatan,planning,health promotion program