Isu sentral dalam penelitian tesis ini adalah pengaruh yang terjadi di bidang perbendaharaan sehubungan dengan adanya pergeseran lembaga ordonatur menurut hukum positif, khususnya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Permasalahan yang disajikan adalah (1) bagaimana pengaruh pergeseran lembaga ordonatur terhadap organisasi dan tata laksana di bidang perbendaharaan?, (2) Apakah ada perbaikan pelayanan perbendaharaan dengan adanya pergeseran lembaga ordonatur itu? Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian hukum normatif dilengkapi data empirik, dengan menggunakan pendekatan yuridis historis dan pengamatan faktual di lapangan. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dilengkapi data lapangan. Cara penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan penerima pelayanan. Pada periode 2004-2005, pergeseran lembaga ordonatur belum berpengaruh berarti pada organisasi dan tata laksana bidang perbendaharaan kearah yang lebih baik, karena sekedar memindahkan lembaga ordonatur tersebut dari Departemen Keuangan ke Departemen Pengguna Anggaran. Dalam hal pelayanan perbendaharaan juga belum mengakibatkan perbaikan yang berarti karena tahapan prosedur, kecepatan penyelesaian, dan beban biaya, relatif masih sama dari waktu sebelumnya. Perbaikan hanya terdapat pada penyederhanaan syarat lampiran untuk pencairan dana. Untuk dapat memberikan pelayanan umum yang optimal di bidang perencanaan anggaran dan pencairan dana, diperlukan pemangkasan-pemangkasan terhadap panjangnya tahapan prosedur dan penyederhanaan lebih lanjut pada syarat-syarat yang diperlukan sehingga secara langsung atau tidak langsung juga akan mempengaruhi beban biaya yang menjadi lebih ringan. Disamping itu perlu terus diupayakan peningkatan pemahaman pengelola anggaran terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengelola perbendaharaan negara. Dengan demikian akan terwujud suatu sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Pergeseran lembaga ordonatur seharusnya berpengaruh pada peningkatan pelayanan perbendaharaan sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola pemerintah yang baik, menuju cita-cita kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan (Welfare state).

The central issues of this thesis research are the impacts taking place in the treasury sector as a result of the transfer of the ordonatur institution angled from positive law, especially Act no17 Year 2003 on State Finance and Act no 1 Year 2004 on State Treasury. The issues to focus on are (1) how the impacts of the transfer of the ordonatur institution on the organization and management of the treasury sector are; (2) whether this transfer brings about some improvements in the treasury services. This research belongs to normative law based on empiric data and using historicaljuridical approach and factual observation. The materials used in this research comprise those of primary and secondary law supported with the data obtained from the observation. The research is carried out in two ways, i.e. through the library research and the fieldwork research. The latter is done by interviewing the clients who make use of the services provided by the Financial Department. In 2004—2005 period, the transfer of this ordonatur institution did not have a significant impact for a better service on the organization and management of the treasury sector because the transfer of the institution from the Financial Department to the Department of Budget Users was not followed up with some improvements. The treasury services did not show any significant improvement either since the procedures, length of service, and cost inflicted were relatively similar to those previously made use of. The improvement in the services was only seen in the simplification of the requirements to gain money in cash. To make optimal public services more available in budget planning sector and providing money in cash, it needs to shorten the long procedures and to simplify the requirements, which will immediately reduce the cost inflicted. In addition, it needs, for those involved in managing financial matters, to continuously improve the awareness of the budget management towards their rights, duties, and responsibilities in managing the state treasury. Thus, a transparent and accountable system of financial management for the sake of better public services will be accomplished. The transfer is supposed to produce a better impact on the improvement of the treasury services which are factors to make the governmental management better in order to arrive at social welfare. This is in accordance with the concept of welfare state.

Kata Kunci : Lembaga Ordonatur,Pelayanan perbendaharaan, ordonatur institution, treasury service