Latar belakang : Program pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam upaya perbaikan gizi bagi balita dari keluarga miskin. Program tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2002. Untuk tahun 2007 program ini tetap diberikan berupa MP-ASi bubuk instan dan biskuit. Namun demikian prevalensi status gizi kurang pada balita di Kabupaten Lombok Timur masih tetap tinggi yaitu 18,03% (hasil pekan penimbangan bulan Juli 2007). Alokasi program MP-ASI yang memakan biaya tinggi sekitar Rp. 162.238.050,- di Kabupaten Lombok Timur ternyata belum efektif dapat memperbaiki status gizi bayi dan balita sasaran dari keluarga miskin. Tidak efektifnya kebijakan pemerintah tersebut kemungkinan disebabkan masih kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat dan lemahnya monitoring serta evaluasi pelaksanaan program MP-ASI di lapangan. Oleh karena itu peran lintas sektor dan lintas program perlu lebih ditingkatkan khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan pemantauan agar program MP-ASI tepat kepada sasaran menurut hasil evaluasi program MPASI di NTB tahun 2007. Tujuan : Untuk mengetahui peran lintas sektor yang terkait secara langsung dalam program pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP–ASI) bubuk instan dan biskuit di Kabupaten Lombok Timur. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Subyek penelitian adalah pejabat dari sektor yang terkait dan pelaksana di masyarakat. Pemilihan sampel secara purposive sampling. Untuk validitas data melakukan triangulasi sumber . Hasil penelitian : Lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan MP-ASI di Kabupaten Lombok Timur hanya berperan dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan di tingkat kabupaten saja. Ketidaktepatan sasaran program dan ketidaksesuaian jumlah logistik MP-ASI yang diterima merupakan kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan program MP-ASI bubuk instan dan biskuit di Kabupaten Lombok Timur. Kesimpulan : Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program di tingkat kabupaten mempunyai peran yang dominan pada semua tahap kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai kegiatan pencatatan pelaporan hasil kegiatan. Sebaiknya lintas sektor dilibatkan dalam perencanaan kebutuhan terutama dalam dukungan dana dan pengembangan MP-ASI lokal bagi sasaran yang tidak mendapatkan MP-ASI karena kekurangan logistik.

Background: Complementary breastfeeding program is an effort of the government to improve nutrition status of children under five in the poor families. The program has been implemented since 2002. In 2007, the program was still implemented through the distribution of instant powder and biscuit. However, the prevalence of malnutrition among children under five at East Lombok District is still relatively high namely18.03% (of weighing the children in July 2007). High budget allocation for complementary breastfeeding program, as much as Rp 162.238.050, at East Lombok District is ineffective to improve the status of targeted infants and children under five belong to the poor families.This ineffectiveness may due to the lack of socialization of the program, weak monitoring and the complementary breastfeeding program implementation in the field. The role of cross sectors and across programs particularly in socialization and monitoring activities is greatly needed. Objective: To identify the roles of multi sectors directly related to complementary breastfeeding program of instant powder and biscuits for infant and under two years old in East Lombok District . Method: This was a qualitative study with case study design. Data were obtained through indepth interview. Subject of the study were authorities from related sectors and the staff in charge of the program implementation in the community. Samples were chosen purposively. Resource triangulation was done for data validity. Result: Multi sectors involved in the management of complementary breastfeeding at East Lombok District only took part in socialization activities carried out at district level. The district health office was the only institution which has roles in implementing the program, indicating its failure to attract other stakeholders and multi sectors for the activities. However, the irrelevance target program and inaccurate quantity of complementary breastfeeding logistics received by the family were the major problems encountered in the implementation of instant powder and biscuit for complementary breastfeeding at East Lombok District. Conclusion: Health office at district level was responsible for the program of complementary breastfeeding and took part in all phases of activities from planning to reporting. Multi sectors should be involved in the planning particularly in financial support and local complementary breastfeeding.

Kata Kunci : MP,ASI,Makanan bayi,Bayi,Gizi,complementary breastfeeding program, multi sectors