Konflik sumberdaya alam yang diakibatkan kebijakan eksploitasi sumberdaya alam yang lebih menekankan pada konversi dari natural capital menjadi financial capital telah melahirkan konflik-konflik sosial laten di Kawasan Pertambangan Merapi Kabupaten Magelang. Lebih lagi adanya desentralisasi di sektor pertambangan telah memberikan kewenangan, peluang dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan di Kawasan Merapi dengan melibatkan masyarakat. Melihat realitas yang ada, maka pendekatan yang optimal untuk dapat mempertemukan kedua kepentingan tersebut di atas adalah dengan pendekatan yang integratif dan terpadu (an integrated approach) sehingga kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial (pelestarian lingkungan) bisa diperhatikan secara simultan. Harus ada kompromi (trade-off) antara kedua kepentingan tersebut. Untuk itulah diperlukan paradigma pembangunan pertambangan yang kompromistis dan sinergis terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan efektif, mulai bulan Januari hingga Juli. Hasil penelitian yang disusun dalam tesis ini menunjukkan bagaimana realitas sosial yang terjadi di kawasan pertambangan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Kebijakan penataan dan penertiban pertambangan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan pembangunan di bidang pertambangan, implementasinya menimbulkan dampak sosial, baik positif maupun negatif. Penataan dan penertiban pertambangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum dapat memenuhi harapan masyarakat di Kawasan Merapi. Hal ini disebabkan adanya banyak pihak yang berkepentingan, rendahnya kesadaraan untuk taat pada perundangan yang berlaku, rendahnya kesadaran stakehoders dalam menjaga iklim pembangunan berkelanjutan bidang pertambangan berwawasan lingkungan dan manajemen tata ruang yang kurang mendukung. Konflik sosial yang sering terjadi menunjukkan bahwa kondisi di Kawasan Merapi tidak pernah kondusif. sehingga Pemda menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan pertambangan, termasuk Surat Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Penertiban Pertambangan BGG C di Kabupaten Magelang. Dengan ketentuan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi setiap stakholders dalam melakukan kegiatan pertambangannya. Namun demikian setelah regulasi penataan itu diimplementasikan, ternyata masih juga terjadi beberapa konflik sosial meskipun frekuensinya semakin menurun. Hal ini disebabkan telah terjadi proses marginalisasi dan pemiskinan yang menimbulkan banyak benih kerawanan akibat kebijakan penataan pertambangan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan cenderung menonjolkan kepentingan ekonomi belaka. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam kebijakan penataan dan penertiban pertambangan di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang di masa yang akan datang harus selalu melibatkan masyarakat dengan segenap stakeholders yang ada, agar kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Tentunya dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan dan sekaligus meminimalisir dampak sosial negatif yang akan terjadi.

The background of this research is the existence of natural recources conflict caused by the policy of natural resources exploitation, mining mineral type C (BGG C), which emphasizes on the conversion of natural capital into financial capital. This cause latent social conflict in Merapi area in Magelang Regency. With the ratification of Region Autonomy Law, the decentralization in mining sector has become the authority, the opportunity and the challenge for the government of Magelang Regency in the mine working and setting up of Merapi area by involving local residences. Theories used in this research are: The Theory of Development and Capitalism; The Theory of Public Policy and The Theory of Social Changes. The theory of conilct leads to an integrated approach between natural capital and financial capital through the continuous mining development paradigm. The type of this research is descriptive analytical in the frame of qualitative metodh using inductive metodh. Primary data is obtained through indepth interview with the association and mining businessmen, manual miners and crews of mining transportation and of loading. Secondary data is obtained through documentation using written sources related to the matter. Observation on field is done to find out the information about the mine workings and the caused effects. This research was done in seven consecutive months started from January to July 2007. The result of this research shows the efforts of Magelang Government in implementinmg the continuous mining development by regulating the policy for mining setting up and controlling and also for the social reality exists in Merapi Mining Area in Magelang Regency. In short, it can be concluded that this natural resources conflict has rooted in two factors: 1) The policy of natural recources exploitation which emphasizes state property and ignores communal property and privacy property; 2) The excessive exploitation of natural resources as economy asset. Based on the realities above, the proper approach to synchronize those two interests is the integrated approach in order that the economic and social interest such as environmental conservation can be simultaneously maintained. There has to be a compromise between those interests which needs continuous mining development paradigm that synergizes the economic and social interests as well as the environtmental conservation.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Penataan Pertambangan,Konflik Sosial dan Pelestarian Lingkungan, Area Management, Conflict, Continuous Development (Sustainable Development)