Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor pada bank umum di Yogyakarta dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank untuk melindungi kepentingannya dalam hal Debitur mengalami Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Yogyakarta dan PT. Bank NISP Indonesia Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, Secara prinsip telah prosedurnya sesuai dengan pelaksanaan pembebanan obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, hanya saja mengenai bentuk perjanjian Fidusia antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam akta perjanjian fidusia secara Notariil, di dalam praktik didahului dengan penandatangan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia oleh Debitur kepada Kreditur, dan untuk selanjutnya Kreditur berdasarkan Surat Kuasa tersebut meminta Notaris untuk membuatkan sekaligus mendaftarkan akta jaminan fidusia dimaksud. Langkah ini diambil oleh bank, guna mempersingkat prosedur pembebanan obyek jaminan fidusia demi kepentingan kedua belah pihak. Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia melakukan pengeksekusian terhadap obyek jaminan fidusia. Jenis eksekusi yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam UU Fidusia adalah : eksekusi berdasarkan fiat eksekusi, eksekusi fidusia secara parate eksekusi atau eksekusi dengan cara melakukan penjualan obyek fidusia secara di bawah tangan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur fidusia.

The research aims to investigate the implementation of credit on fiduciary guaranty of motorized vehicle in public bank in Yogyakarta and the measures by the bank to protect its interests when the debtor fails to comply with the agreement of credit on fiduciary guaranty of motorized vehicle. The research uses secondary data obtained from library research through document study. It also uses primary data from field research as support. Field research is conducted using structured and unstructured interviews as data collecting instrument. The data analysis is qualitative, and the presentation of the analysis results is descriptive. The research results show that the implementation of the credit on fiduciary guaranty of motorized vehicle in PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., Yogyakarta Branch Office, and PT Bank NISP Indonesia Tbk., Yogyakarta Branch office has followed the standard procedure for the use of object for fiduciary guaranty as stipulated in the Act No. 42/1999 on Fiduciary. However, the form of Fiduciary agreement between the creditor and debtor which is written on a notary act of fiduciary agreement is always preceded by a signing of Warranty of Fiduciary Guaranty by debtor to creditor, and then using that warranty, he creditor asks the Notary to write and register an act of that concerned fiduciary guaranty. The bank takes this measure to cut the procedure for assigning an object of fiduciary guaranty for the sake of both parties. When the debtor fails to pay the credit, the creditor who holds the Certificate of Fiduciary Guaranty will carry out an execution for the object of fiduciary guaranty. The types of execution conducted by the bank, as regulated in the Act of Fiducia ry, are execution based upon fiat execution, parate execution, or execution through an underhanded selling of object of fiduciary guaranty. These executions serve as legal protection for fiduciary creditor.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian Kredit,Jaminan Fidusia,legal protection, failure of responsibility, and execution