Latar Belakang: Pelaksanaan desentralisasi mempunyai implikasi munculnya stakeholder baru yang berperan dalam menetapkan alokasi dana kesehatan, sehingga kemampuan dinas kesehatan untuk mendapatkan political commitment dari pihak pemerintah daerah (eksekutif) dan DPR (legislatif) menjadi sangat penting. Oleh karena itu dinas kesehatan perlu melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan agar sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cara bagaimana dinas kesehatan memanfaatkan informasi kesehatan yang tersedia untuk melakukan advokasi anggaran kepada stakeholder terkait guna memperoleh kesesuaian antara Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DSAK) dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Metode: Jenis penelitian deskriptif yang merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan data dokumen yang berkaitan. Unit analisis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, subjek penelitiannya pejabat struktural Dinas Kesehatan, tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif Kabupaten Kepahiang. Hasil: Informasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bidang kesehatan belum dimanfaatkan oleh dinas kesehatan sebagai bahan advokasi. Alokasi dana untuk kegiatan advokasi belum ada, tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan advokasi hanya kepala dinas dan kepala bidang bina program, dan kualitas informasi kesehatan yang digunakan sebagai bahan advokasi anggaran masih rendah. Kesimpulan : Advokasi Dinas Kesehatan dalam penganggaran kesehatan di Kabupaten Kepahiang belum berjalan seperti mestinya karena belum didukung oleh dana, sumber daya manusia dan ketersediaan informasi kesehatan yang ada.

Background: Implementation of decentralization has an implication on new emerging stakeholders who have role in determining health fund allocation, so that the capability of the health office to get political commitment from the local government (executives) and the parliament (legislatives) becomes very important. The health office has to make advocacy with policy makers in order to prioritize that the health sector in local development. Objective: This study was aimed to find out the picture of how the Health Office utilized available health information in budget advocacy for the relevant stakeholders in order to obtain a match between Piecework Budget Document (DSAK) and Piecework Budget Plan (RASK). Method: This was a case study with explorative qualitative method. Data were obtained from observation of document and interviewed with structural officials at the health office, executive and legislative funding committee of Kepahiang District. Data were analyzed descriptively. Results: Information of General Policy Budget (KUA) in health had not been utilized by the Health Office as advocacy sources; no fund allocation was made for advocacy activities; health personnel who involved in advocacy activities were just limited to the head of Health Office and the head of Program Supervision Division; quality of health information used as sources in budget advocacy was still poor. Conclusion: Health Office advocacy for health budget in Kepahiang District had not been working well due to the lacks in financial support, human resources, and the availability of existing health information.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Anggaran Kesehatan,Dinas Kesehatan, Advocacy, budgetting, health budgetting