Laporkan Masalah

Profesionalisme Polri dalam mewujudkan Kamtibmas pasca pemberlakuan UU No.2 Tahun 2002 :: Studi di Kabupaten Madiun

MUSIHONO, Nono, Prof.Dr. Bambang Purwanto, MA

2006 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Di Indonesia sekalipun fungsi kepolisian telah mengalami perkembangan yang lebih luas, namun dalam perjalanannya seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang meletakkan polisi pada sisi kepentingan bukan pada profesionalisme sesuai dengan visi dan misinya, sehingga fungsi kepolisian mengalami distorsi. Oleh karenanya, penelitian ten tang profesionalisme Polri dalam mewujudkan kamtibmas pasca UU No.2 tahun 2002 di daerah Kabupaten Madiun merupakan studi persepsi masyarakat dan aparat polisi di kota Madiun, hal ini belum pernah dilakukan karena dalam penelitian ini lebih ditekankan pada profesionalisme Polri setelah berlakunya UU No 2. tahun 2002 di wilayah Kabupaten Madiun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud secara nyata profesionalisme Polri dalam mewujudkan kamtibmas sesuai UU No.2 tabun 2002 dan mengetahui faktor-faktor apa yang terjadi dalam masyarakat sehubungan dengan berlakunya UU No 2. tahun 2002 serta implikasinya bagi ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang turut mempengaruhi kinerja Polri diantaranya adalah persepsi positif baik anggota masyarakat maupun aparat Polri terhadap kinerja kepolisian diantaranya dapat ditunjukkan pada Profesionalisme tugas polisi dalam patroli dan memberikan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan persepsi negatif baik anggota masyarakat maupun aparat Polri terhadap kinerja kepolisian diantaranya dapat ditunjukkan dari penyalahgunaan wewenang dalam tugas diantara polisi menerima suap dan pengindahan Posisi Kepolisian dalam Struktur Administrasi Negara yang tidak membenarkan polisi mencari dana operasional di luar anggaran. Implikasi perubahan perundang-undangan kinerja Polri Persepsi masyarakat Kabupaten Madiun secara umum terhadap kinerja polisi dan profesionalisme berbeda dalam hal pemahaman masyarakat tentang struktur profesi kepolisian Republik Indonesia. Karena persepsi masyarakat tersebut sebagian diakui juga oleh aparat kepolisian, bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya baik pada bidang penegakan hukum, keamanan ketertiban masyarakat, dan pelayan dan pengayom masyarakat belum memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan alasan kurangnya prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, seperti kendaraan, alat komunikasi; minimnya anggaran operasional yang mendukung kinerja Polri; moralitas aparat yang ditunjukkan dengan mudah tergoda untuk menerima sesuatu imbalan dari masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya; pendidikan, pengetahuan Polisi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

In Indonesia, function of police department has experienced wide development, but in the implementation, it is often influenced by political configuration placing police as side of interest, not as professionalism suitable to the vision and mission. So, function of police department has distortion. Therefore, research on professionalism of police in Republic of Indonesia in achieving societal safety and order at Regency of Madiun that is perceptive study on people and police officer in region of Madiun has not been performed because this research was mostly laid on professionalism of Police in Republic of Indonesia after in effect of Act Number 2. in 2002 at Regency of Madiun. This research was to know reality of professionalism of Police in Republik of Indonesia in achieving societal safety and order suitable to Act Number 2 in 2002 and to know which factors happen in society related to effect of Act Number 2. in 2002 and the implication to national resilience. Research method used was qualitative descriptive analysis and method of collecting data used questionnaire and documentation. Data successfully collected will be analyzed qualitatively. Conclusion of this research showed that some factors influencing performance of Police in Republic of Indonesia were positive perception either social member or police officer on performance of police department can be shown in Professionalism of obligation for Police in Patrol and to give a building for people, while negative perception either social member or police officer on performance of police department can be shown in responsibility abuse in duty including to receive bribe and ignore a position of Police Department in Structure of State Administration in which it is not suitable to the Police to look for fund outside of budget. Implication of change in legislation of P9lice Department, people's perception on performance of police and the professionalism in Regency of Madiun generally differed in understanding of people concerning profession structure of Police in Republic of Indonesia. Because the people's perception was partly also convinced by police officer, that police in conducting their job either in enacting law, keep social order, or serve and protect people has not been suitable to people's expectation yet In reason, it has lack of utility and equipment needed in performing their duties, such as vehicle, communicating tool, minimal budget in operation supporting performance of police, morality of police who being easy to receive bribe from people in relation to their job, education and knowledge of police which not matched to people's development.

Kata Kunci : Kamtibmas, Profesionalisme Polri, UU No2 Tahun 2002, police, professionalism.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.