Jumlah penduduk desa Parinding yang miskin tercatat 11 % berdasarkan data BKKBN Kecamatan Baraka tahun 2003. Jumlah tersebut diukur berdasarkan indikator pemenuhan kebutuhan pokok atau pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan dalam pandangan ilmu sosial, kemiskinan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis atau kebutuhan pokok semata melainkan terkait dengan pemenuhan hak-hak sosial dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Oleh karena itu, data kuantitatif belum tentu mengungkap realitas yang sebenarnya karena hal-hal yang sifatnya melokal dan menentukan kesejahteraan penduduk miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta kemiskinan di desa Parinding yaitu akar permasalahan mengapa masyarakat masih menderita kemiskinan sementara pemerintah sendiri selalu menyalurkan bantuan untuk penduduk miskin. Penelitian ini juga berupaya mengungkapkan peranan pihak-pihak tertentu dalam menyalurkan bantuan serta bagaimana masyarakat menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengungkapkan kondisi sosial masyarakat dan bagaimana mereka merespon setiap bantuan yang diturunkan kepada mereka. Terhadap persoalan kemiskinan didesa, pemerintah mengatasinya dengan memberikan bantuan dalam bentuk proyek pembangunan, dengan harapan bahwa bantuan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Realitasnya aparat pemerintah sendiri banyak melakukan penyelewengan terhadap bantuan, dimana terjadi “kebocoran-kebocoran” yang akibatnya mengurangi efektivitas bantuan untuk meningkatkan kesehteraan masyarakat miskin. Aktor pemerintah banyak memanfaatkan bantuan untuk kegiatan politik dan bisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Proyek kemiskinan rupanya juga mengalami kemiskinan proyek karena bantuan yang diturunkan banyak yang salah sasaran dan terjadi pemotongan-pemotongan terhadap bantuan dengan alasan untuk kegiatan administratif. Akibatnya banyak warga miskin yang tidak sempat menikmati bantuan dan apabila mereka mendapat bantuan maka jumlah yang mereka terima selalu kurang dari yang semestinya. Kesimpulan penelitian ini bahwa kemiskinan masyarakat desa adalah kemiskinan struktural dimana hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, tidak mereka dapatkan karena dihalang-halangi pihak lain yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Kesimpulan terkait dengan penyaluran bantuan untuk kemiskinan ini justru menciptakan kemiskinan baru. Hasilnya adalah orang miskin akan semakin miskin.

Total of the poor resident in Pariding Village is registered 11% based on BKKBN data Subs district of Baraka in 2003. It is measured with indicator of basic or primary necessity fulfillment. While from the social view, poverty is not only based on the biological necessity fulfillment or basic necessity but related to the social right fulfillment and the human necessity fulfillment. Therefore, the quantitative data is not certain uncovering a true reality because the matter that has local characteristic and determines the welfare of poor resident. This research was aimed to reveal the poverty fact in Pariding Village namely the major of problem about why the society still of poverty while the government itself is always giving aid with poor resident. The present research has also tried to reveal the role of certain parties to give aid and how the society receives it. Mean while, the research has attempted to reveal the social condition of society and how they responded each aid that given of them. To the poverty problems in village, the government overcame it by giving aid in form of development project, in hopes that the aid has increasing the welfare of poor of society. In reality, the government apparatus itself is always doing corruption to the aid, where “the leaks” existed that the consequence diminishing the effectiveness of aid to increase the welfare of poor society. The government actor has used the aid to political and business activities to get personal benefit. The poverty project is apparently having project poverty because the aid given has misaimed and picking to the aid has occurred with reason for administration activity. The consequence many poor resident were not receive the aid and if they got the aid the amo unt they receive is always lack from it must taken. The conclusion is that poverty of village society is the structural poverty in which the right they must receive were not received since hampered by other parties that should not get the aid properly. The conclusion related to giving aid for this poverty just create the new poverty. The result was the poor will become poorest.

Kata Kunci : Kemiskinan,Kesejahteraan,Proyek Pembangunan, Aid, poverty, welfare and Village