Penelitian ini mengenai Hak Pakai atas tanah Negara yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit perbankan, bertujuan untuk menjawab sejauh mana pihak perbankan bersedia menerima Hak Pakai atas tanah Negara sebagai jaminan dan bagaimana bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak pakai atas tanah Negara yang dibebani Hak Tanggungan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan nara sumber dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara serta data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka melalui studi dokumen. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif, Penelitian dengan menggunakan metode non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Pakai atas Tanah Negara diterima oleh pihak perbankan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Meskipun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan Hak atas tanah lainnya. Secara yuridis, properti yang dibangun di atas tanah Hak Pakai memiliki nilai tambah, hal tersebut disebabkan karena pangsa pasarnya lebih luas dimana Hak Pakai dapat dipunyai oleh siapa saja, termasuk orang asing yang menjadi penduduk Indonesia. Adapun pihak PT. Bank Century menetapkan semua penyelesaian kredit macet dilakukan dengan proses gugat perdata. Pilihan atas cara eksekusi ini sebenarnya cukup memakan waktu dan biaya dibandingkan dengan parate eksekusi, tetapi dalam pengosongan jaminan yang telah dimenangkan oleh bangunan di atasnya pengosongannya sangat sulit, karena pemilik jaminan dapat saja mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atas putusan yang telah ada, sehingga waktu yang dibutuhkan akan semakin lama dan biaya yang dikeluarkan oleh debitur akan semakin besar sehingga tidak menutup kemungkinan hasil yang diperoleh dari penjualan jaminan tidak lagi mencukupi untuk pengembalian kreditnya.

This research was about the right to utilize the state land which has been burdened by insurance right as a banking credit in insurance, aimed at answering the extent of banking party to be ready for accepting the right of state land utilization as an insurance and how was the handling of jammed credit by the insurance of right of state land utilization which has been burdened with insurance right. The data used in this study were primary and secondary data. The primary data was obtained directly from respondent and other sources by interview. And the secondary data was obtained from literature via document study. The collected data then was analyzed qualitatively and provided in the form of descriptive report. A study by using non-random sampling mean that not all the population were given a chance to be a sample, where as sampling technique used purposive sampling. The results showed that the right to utilize the state land was permitted buy the banking party as an insurance in providing credit. Although its number was lower than other right of land, juridically, the properties which was built above the state land with right to utilize, had an additional value. This was due to the wider market share and the right utilize could be owned of anyone included the foreigner who had be Indonesian. The parties of PT. Bank century assigned the whole of jammed credit resolution which was performed by process of civil accusation. The choice of this execution way time consumed and costly than their the execution parate if the insured has a property about it the empting was for difficult, because the insurance owner can to appeal to a higher court cassation an review of existing decision, so the time required would be longer and the cost for debtor was higher, so it was possible that the benefit from insurance selling was not longer enough to the return of credit.

Kata Kunci : Hukum Perbankan,Perjanjian Kredit,Jaminan,Hak Pakai atas Tanah Negara,Utilization Right, Credit Insurance, Insurance Right