Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya rata-rata, Standar Analisa Belanja, serta kebutuhan belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2003 berdasarkan penerapan model Standar Analisa Belanja (SAB). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Dipda (Daftar Isian Proyek Daerah) Setda Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2003, rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan proyek Setda Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2003, Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 603 tahun 2003 tentang Standarisasi Harga Barang Barang Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 900/207/Bipram/tahun 1994 tentang Penetapan Standar Besarnya Honorarium Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. Alat analisis yang digunakan mengikuti formula yang dikembangkan PAU – SE UGM meliputi biaya rata-rata, Standar Analisa Belanja dan kebutuhan belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan tahun anggaran 2003 ada 18(delapan belas) proyek yang disetujui dengan total anggaran sebesar Rp3.825 juta dengan realisasi dana sebesar Rp3.822,16 juta. Adapun dari 18 (delapan belas) proyek tersebut 5 (lima) di antaranya mendapat realisasi anggaran kurang dari 100%. Hasil perhitungan dengan model Standar Analisa Belanja menunjukkan bahwa proyek peningkatan prasarana fisik dan fasilitas pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki biaya rata-rata tertinggi sebesar Rp185,25 juta, urutan kedua adalah proyek peningkatan prasarana fasilitas kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas di Kabupaten Kapuas sebesar Rp73,66 juta dan urutan ketiga adalah proyek pengadaan mobilitas pemerintah daerah Kabupaten Kapuas di Kabupaten Kapuas sebesar Rp50,38 juta. Hasil penghitungan Standar Analisa Belanja, proyek bantuan sarana kehidupan beragama tersebar di 12 (dua belas) kecamatan menduduki peringkat teratas dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.149,52 juta. Urutan kedua adalah proyek peningkatan prasarana fisik dan fasilitas pemerintah Kabupaten Kapuas di Kabupaten Kapuas sebesar Rp741,00 juta sedangkan urutan ketiganya adalah proyek penyelesaian masalah etnis dan konflik sosial di Kabupaten Kapuas sebesar Rp399,52 juta. Hasil perbandingan antara penghitungan kebutuhan belanja dengan realisasi belanja diketahui bahwa ada 15 (lima belas) proyek yang mengalami overfinancing dan 3 (tiga) sisanya mengalami underfinancing. Namun secara umum yang terjadi adalah overfinancing di mana jumlah kebutuhan belanja adalah Rp3.708,32 juta namun yang terealisasi sebesar Rp3.822,16 juta atau terjadi selisih Rp113,84 juta atau sekitar 2,98% dari total realisasi anggaran.

The aim of this research is to know the level of average-cost, standard spending assessment, and also the expenditure necessity of Secretariat Region Kapuas Sub-Province of 2003 budget year pursuant applying of Standard Spending Assessment Model (SSA). The used data are secondary data that is data of Dipda (Project Region Approved- List) Setda Kapuas Sub-Province of 2003 budget year, Setda Kapuas Sub-Province of 2003 budget year recapitulation realization report of physical project and finance, Decree of Kapuas Regent Number 603 year 2003 about Standardization Price of Goods Need Government of Kapuas Sub-Province, Decree of Kapuas Regent Number 900/207/Bipram/years of 1994 about Determining of Standard Honorarium Level of Project Manager and Project Treasurer of Region Revenue and Expenditure Planning Organizer, and Kapuas Sub-Province Regulation Number 28 year 2000 about Forming, Settlement of Organizational Formation and Occupation Region Administration of Kapuas Sub- Province. Analyzer which used was following formula that developed by PAU – SE UGM covering average-cost, standard spending assessment, and expenditure necessity. Result of this research indicate that during perception period of 2003 budget year there are 18 (eighteen) agreed projects with totally budget equal to Rp3.825,00 million with fund realization equal to Rp3.822,16 million. From those 18 (eighteen) project, the 5 (five) among others get budget realization less than 100%. Calculation result with Standard Analyze Expenditure Model indicate that the project of the infrastructure physical and governmental facility make-up of Kapuas Sub-Province have the highest average-cost equal to Rp185,25 million second sequence is the project of infrastructure occupation facility make-up of local government Kapuas Sub-Province equal to Rp73,66 million and third sequence is the levying project of mobility local government of Kapuas Sub- Province equal to Rp50,38 million. Calculation result with Standard Spending Assessment Model, assist project to religion’s living spread in 12 (twelve) District get highest sequence with total budget equal to Rp1.149,52 million. The second sequence is project of the infrastructure physical and governmental facility make-up of Kapuas Sub-Province equal to Rp741,00 million,- while third sequence is project of solving ethnical problems and social conflicts in Sub Province equal to Rp399,52 million. Comparison result between expenditure needs calculation with expenditure realization is known that there are 15 (fifteen) projects whose overfinancing and last 3 (three) are underfinancing. However, generally happened were over financing which is expenditure need sum was Rp3.708,32 million but its realized equal to Rp3.822,16 million in other hand there are difference Rp113,84 million or about 2,98% from total budget realization .

Kata Kunci : Anggaran Daerah,Standar Analisa Belanja, Standard Spending Assessment, project, budget