Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terus-menerus akibat adanya pertambahan penduduk dan jumlah penduduk miskin. Dengan kondisi otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, maka penanggulangan kemiskinan juga mengakomodasi kekhususan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam konteks Keistimewaan Aceh?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks Keistimewaan Aceh. Analisis dilakukan mengenai isi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diperoleh dari konteks keistimewaan Aceh. Dalam implementing agency dibahas mengenai kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program (implementor) serta sumber daya yang dikerahkan/disediakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan peningkatan pendapatan melalui otonomi khus us, justru kondisi kemiskinan semakin bertambah parah. Program Gema Assalam dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengakomodir keistimewaan Aceh melaui pemberdayaan masyarakat Gampong dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam tataran implementasi kebijakan, ada banyak penyimpangan yang terjadi pada kebijakan Gema Assalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kegiatan atau kegiatan yang hendak didanai dengan program Gema Assalam. Masyarakat tidak mendapatkan penjelasan atau sosialisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi program Gema Assalam. Alokasi dana tidak transparan. Terjadi tumpang tindih dalam penentuan atau dasar suatu daerah dikategorikan sebagai daerah miskin, karena dasar yang digunakan oleh BKKBN dan BPS tidak sama. Terjadi banyak intervensi diantara implementing agencies program Gema Assalam baik pada level pembuat kebijakan maupun pada level pelaksana kegiatan yang menyebabkan kualitas kebijakan menjadi tidak baik dan berakibat lebih lanjut pada kurang koordinasi pada tingkatan pelaksana kegiatan.

Poverty alleviation must be done continuosly because of the increasing of population and poor population. In special authonomy and the special condition of Aceh, the poverty alleviation must also accomodate this special condition. The problem formulation in this research is how the implementation of poverty alleviation policy in the Aceh’s Special Authonomy context?. The purpose of this research is to analyze the implementation of poverty alleviation in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the context of special authonomy. The analysis is done about the policy contents of poverty alleviation obtained from the special context of Aceh. In implementing agency, tha analysis is about the place of policy maker, who’s the program implementor and the resources needed. The result of analysis showed that although there’s an increase in the level of income by the special authonomy, but the condition of poverty is more serious. The Gema Assalam Program is aimed to alleviate the poverty by accomodate the special condition of Aceh by empowering the Gampong community and by increasing the initiave of community to increase their welfare. In implementation field of the policy, there are many deviation in the policy of Gema Assalam in Nanggroe Aceh Darussalam Province, such as there’s no community participation in the determination of activity and the activity funded by Gema Assalam program. The fund allocation is also not transparent. There’s also intervention among implementing agencies in the implementation of Gema Assalam program both in policy maker level and the activity implementor level. These deviation and the intervention in decision maker level causes the quality of policy is bad and finally the less-coordination in the activity implementor level. The lack of coordination among the implementor is caused by the authority given to each implementor isn’t clear and less-understood by each party.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah daerah,Kemiskinan,Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam