Penelitian ini menganalisa hubungan antara AoA (Agreement on Agriculture) dan kebijakan pangan di Indonesia. Semakin gencarnya desakan untuk meliberalisasi sektor pertanian dan pengaruh rezim pemerintahan terhadap kelancaran arus liberalisasi sektor pertanian. Menganalisa dampak yang ditimbulkan dari kondisi demikian terhadap kebijakan pangan di Indonesia pasca penandatangan AoA (Agreement on Agriculture) Hasil studi menunjukkan, pasca penandatangan perjanjian untuk meliberalisasi sektor pertanian-AoA, kebijakan pangan Indonesia justru semakin liberal (terbuka terhadap pasar tanpa kontrol dari pemerintah). Keterbukaan Kebijakan pangan tersebut dipengaruhi oleh desakan-desakan yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung terwujudnya pasar pertanian yang terbuka terhadap liberalisasi setelah perjanjian liberalisasi pertanian AoA ditandatangani pada tahun 1994 dimana setelah 1998 ada indikasi bahwa AoA dan kelompok yang berkepentingan terhadap AoA memiliki pengaruh yang besar dalam tubuh pemerintah yang dibuktikan dengan perubahan status Bulog menjadi Perum sekaligus pemangkasan wewenang dalam tubuh Bulog. Desakan untuk segera meliberalisasikan pasar di sektor pertanian menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menghilangkan peran pemerintah (Bulog) dalam mengendalikan harga dan pemasaran beberapa produk pangan utama seperti beras, jagung, gula, dan kedelai, Kecenderungan lainnya, bahwa kebijakan pangan Indonesia senantiasa tidak pernah konsisten. Kebijakan pangan bersifat labil. Perbedaan kepentingan pada sisi lainnya merupakan faktor positif terhadap liberalnya kebijakan pangan. Dari studi ini, tampak kondisi kebijakan pangan di Indonesia, dengan makin menyusutnya kekuatan-kekuatan yang menolak dilakukannya liberalisasi di sektor pertanian dan sebaliknya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok yang proliberalisasi, merupakan indikator serius makin suramnya prospek kebijakan pangan yang mendukung pertumbuhan pasar pertanian domestik. Sementara secara internal Indonesia, sikap politik yang kurang memikirkan nasib kaum petani menyebabkan stabilitas pangan dalam negeri Indonesia akan senantiasa menghadapi ancaman serius dari masuknya komoditas pertanian impor yang jauh lebih murah dan menjanjikan keuntungan bagi para pemilik modal.

This study analyzes association between AoA (Agreement on Agriculture) and food policy. The tendency to liberalize agricultural sector and the influence of governmental regime toward the wave of agricultural liberalization sector. It also analyzes impact resulted from the condition on Indonesia’s food policy post AoA. Result of study indicated that, post AoA Indonesia’s food policy was more liberal (open toward free market without controlling and monitoring from government). The food policy is influenced by pressure done by pro agricultural free market interest groups post AoA 1994 that after 1998 indicate improves influence in bureaucratic level that proved by changing the statue of Bulog become Perum and cutting the authority of Bulog. Pressure to liberalize the agricultural market soon made government took policy to stop the authority of Bulog in controlling and monitoring food price and marketing some of main food product such as rice, corn, sugar and soyabean. The other tendency is inconsistent Indonesia’s food policy. The governmental policy is labile. Plat form difference of interest, and dilemma resulting from AoA consideration in, one side and interest consideration, in other side are positive factor toward inconsistency of Indonesia’s food policy. The study indicated political configuration and condition in Indonesia, by decreased tendency the power of pro liberalization group and, in contrary, increase the contra liberalization group in Indonesia. The condition is indicator of worse prospect of food policy that support domestic market growth. Meanwhile, in Indonesia internal condition, politic attitude that less consider the farmers have result in food stability in Indonesia will always face serious threat from incoming commodities agricultural import that more cheap and more give profit to capital holders.

Kata Kunci : Kebijakan Pangan Indonesia , Liberalisasi, Pasca Penandatangan AoA, Indonesia’s Food Policy, Liberalization, Post AoA